Suasan Pertemuan Komisi C DPRD Kabupaten Mimika dengan Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling dengan sejumlah staff, Rabu (13/9/2023)/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika pada, Rabu (13/9/2023) telah mempresentasekan capaian atau realisasi fisik dari seluruh OPD dilingkup Pemkab Mimika yang kini telah mencapai pada posisi 44,88 persen dari target 53,43 persen hingga September 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling kepada Komisi C DPRD Mimika dalam kunjungan kerjanya ke kantor Bapeda sekaligus ingin mensinkronkan dengan banyaknya usulan-usulan dari sejumlah OPD dilingkup Pemkab Mimika yang belum diakomodir dalam APBD Induk 2023.

Rombongan Komisi C yang dipimpin oleh Ketuanya, Alousius Paerong, Sekretaris Komisi, Saleh Alhamid, serta anggota lainnya, seperti Yulian Salossa, Aser Murib, Ancelina Beanal, dan Yulian Salossa, diterima oleh Kepala Bappeda bersama Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Seksi yang berlangsung di ruang rapat kantor Bappeda Mimika, Jalan Cendrawasih Kelurahan Karang Senang SP 3, Distrik Kuala Kencana, Timika, Papua Tengah, Rabu (13/9/2023) siang tadi.

“Nah dari opd yang ada 50 persen yan terdiri dari 24 opd, yang masih  di bawah 50 persen, ada  41 opd realisasinya sudah diatas 50 persen, bahkan ada yang sudah diposisi 78 persen. Jadi perkembangan presentasi realisasi atau serapan dari seluruh OPD dapat dilihat setiap saat di Bappeda karena sistemnya semua diinput sehingga kita bisa tahu, keterlambatan melakukan pekerjaan tergantung pimpinan OPD, jadi sebenarnya sejak awal semua DPA itu kan system Online, sehingga tanpa memegang DPA pimpina OPD sudah bisa melaksanakan kegiatan termasuk penunjukkan PPK dan PPTK,”tegas Yohana Paliling.

Foto bersama Komisi C dengan Bappeda Mimika/Foto : husyen opa

Terkait menyangkut adanya keluhan dari OPD yang katanya usulan dan programnya dicoret, Yohana mengakui hal itu tidak benar. Sebenarnya sesame kepala OPD bisa berkoordinasi kalau memang ada usulan yang urgent atau prioritas untuk bisa diusulkan, dan Bappeda sebagai Sekretaris TPAD akan menganalisa sekaligus mengusulkan bila benar program tersebut menjadi prioritas.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Mimika, Alousius Paerong usai menggelar pertemuan kepada wartawan mengatakan, secara umum penjelasan dari kepala Bappeda dan Staafnya bahwa sebenarnya ada yang tidak dimasukkan bahkan ada yang mungkin tidak sesuai diusulkan sehingga tidak diakomodir.

“Setelah kami sampaikan sal adanya usulan dari OPD yang dicoret oleh Bappeda harus ada buktinya apakah pernah diusulkan atau tidak, sehingga tadi adanya penjelasan dari harus dikomunikasikan karena bisa saja usulan tersebut karena memang tidak diusulkan oleh OPD bersangkutan.

Alousius mengungkapkan agar kedepan lebih  baik dalam proses pengusulan, maka Komisi C akan meminta kepada OPD mitra agar usulannya dapat dipresentasekan kepada Komisi C, sehingga bisa diketahui program apa saja dan harus diidentifikasi sebelum menyusun program.

“Komisi C akan meminta kepada semua OPD yang menjadi mitar untuk mempresentasekan rencana usulan program dengan lebih dulu mengidentifikasi persoalan sehingga program yang diusulkan itu ada dasar sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh tentang rumah Aman yang diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika membutuhkan Rumah Aman untuk menampung dan sekaligus untuk melakukan pendampingan bagi korban-korban yang mengalami kekerasan seksual atau korban Trafficking,”ungkap Paerong.

Sementara, anggota Komisi C dari fraksi PDI Perjuangan, Yulian Salossa mengaku kunker yang dilakukan dengan berkunjung ke OPD –OPD semata mata ingin mengetahui sejauh mana perkembangan serapan anggaran atau realisasi program yang sudah dilakukan.

“Komisi C telah melakukan kunjungan ke beberapa OPD termasuk ke Bappeda ini hanya ingin mengetahui capaian realisasi, karena itu mohon kepada seluruh OPD untuk bisa menggenjot capaian anggaran utamanya fisik sehingga pembahasan APBD Perubahan 2023 bisa dilanjutkan,”pinta Yulian. (*opa)