Rombongan Komisi C DPRD Mimika ketika berada di kantor dinas PUPR Kabupaten Mimika hendak melakukan kunjungan tapi tak direspon sehingga membatalkan kunjungan kerjanya, Selasa (20/4)/Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Tidak mendapatkan respon dan tanggapan saat hendak melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, pada Selasa (20/4), Komisi C menilai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Robert Mayaut Dan jajarannya telah melecehkan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Ini sebuah pelecehan, kami datang atas nama lembaga DPRD bukan atas nama pribadi. Terlihat tidak ada penghargaan dari Kadis PUPR dengan jajarannya, jangan ada preseden buruk terhadap Kunjungan Komisi C, kami Kunker ini sesuai tupoksi kami,”tegas Drs Leonardus Kocu saat memberikan keterangan pers di Ruang Komisi C kantor DPRD Mimika, Selasa (20/4).

Kata Kocu, dari sisi administrasi tidak ada masalah karena pemberitahuan resmi melalui surat dari Sekretariatan Dewan sudah dilayangkan seminggu sebelumnya yaitu , pada 12 April lalu, lalu alasan apa tidak merespon kunjungan komisi C.

“Saat kunjungan ke kantor Dinas PUPR kami anggota Komisi C tidak mendapatkan sambutan seperti OPD OPD sebelumnya yang kita kunjungi, bahkan semua orang malas tahu dan ketika ditanya Kadisnya dimana, ada sttaf hanya menjawab Kadis lagi meninjau dilapangan. Kadis tidak punya etika baik dan tidak ada kerja sama yang baik dari eksekutif . Seperti mereka malas tahu dengan kami akhirnya kami batalkan kunker tersebut,”keluh Kocu.

Apa yang ditunjukkan Kadis PUPR, kata Leo sangat tidak profesional, seharusnya jika tidak bisa menerima kami bisa mendelegasikan atau memberikan mandat ke pejabat lainnya.

“Seharusnya jika tidak bisa menerima dapat disampaikan, mengapa kami katakan kepala dinas tidak profesional, terlihat dari sikap tidak profesional dengan memberikan alasan yang tidak masuk akal dari staffnya,”ucapnya.

Senada anggota Komisi C lainnya dari Partai Golkar, Anton Bukaleng,S.Sos mengakui saat kunjungi ke Dinas PUPR namun sayangnya kepala dinas tidak berada di kantor dan bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, padahal kunker dilakukan dalam rangka koordinasi dan diskusi tentang program program yang ada di OPD tersebut.

“Tadi saat kunjungan tidak ada Kadis, ada sejumlah pejabat tapi seakan tidak menghiraukan kami dan terlihat mereka sibuk urusan lain. Walaupun kami sudah berdiri cukup lama tapi tidak ada respon dari staf staf untuk mempersilahkan kami atau menyambut dan menyiapkan ruangan. Ini kami sangat tidak terima, mohon lembaga DPRD untuk segera menyurati Bupati dan mengundang kadis PUPR untuk RDP untuk menjelaskan masalah tadi,”tegas Anton Bukaleng.

Rombongan Komisi C terpaksa membatalkan Kunjungan Kerjanya di DInas PUPR karena tidak mendapatkan sambuatn dan respon yang baik dari, Selasa (20/4)/Foto : husyen opa

Anggota dewan lainnya Amandus Gwijange,S.Sos  menambahkan bahwa PUPR adalah mitra dari Komisi C namun kedatangan dewan tidak digubris sama sekali, padahal karena kedatangan dewan adalah resmi terkait fungsi kontrol dan pengawasan.

“Kami ke dinas PUPR mau lihat dan pertanyakan soal pembangunan di Mimika, tapi disana tidak ada persiapan untuk menyambut kami. Boleh kami katakan Kadis lalai, kata kasarnya kadis mau lari dari persoalan. Karena itu kami minta Bupati selaku pimpinan daerah untuk tindak tegas Kadis seperti ini,”keluhnya.

Selain itu Yulian Salosa mengaku menyesalkan sikap dari kadis PUPR yang tidak memberi respon atas kunjunga Komisi C, padahal kunker ini kami dibekali dengan SK serta surat perjalanan dinas resmi dalam rangka koordinasi tentang program program yang ada di PUPR.

“Kami sampai disana tetapi tidak ada respon baik, kami dari Komisi C menyesalkan dan menyayangkan hal ini bisa terjadi. Padahal tujuan kami kesana ingin duduk bersama dengan kepala dinas berbicara soal hajat besar yang akan kita hadapi. DPRD sebagai fungsi kontrol agar bagaimana bisa menyelesaikan proyek-proyek sehingga pembangunan di Mimika ini bisa berjalan baik,”keluh Yulian Salossa.

Kata dia, kalaupun Kadis ada urusan dinas lain semestinya mewakilkan kepada pejabat lain.

“Hal ini sangat semestinya tidak terjadi bila Kadis PUPR mengerti dan paham tugas dan fungsi dewan, mengapa kepala Dinas tidak bisa delegasikan ke  bagian-bagian lain. Kami menilai Kadis hanya melihat Dewan ini sebelah mata saja, ini merupakan hal yang sangat tidak beretika. Jangan berfikir kami kesana karena ada kepentingan, kedepan jangan seperti ini tolong evaluasi total di dinas PUPR,”tegasnya

Sementara anggota DPRD dari Komisi C lainnya, Samuel Bunai mengaku pelayanan seperti ini tidak manusiawi, komisi C bukan mencari proyek, tetapi ini meruapakan tugas dewan dalam melakukan Kunker, dan seminggu ini sudah berjalan dengan OPD lain

“DPRD saja mereka perlakukan seperti ini, bagaimana dengan masyarakat biasa, etika pelayanan dalam melayani orangnya bagaimana, bupati ganti saja kepala dinas model begitu,”tegas Samuel Bunai.

Dua anggota Komisi C, Yulian Salossa dan Leonardus Kocu akhirnya meninggalkan ruangan kantor Dinas PUPR , Selasa (20/4)/Foto : husyen opa

Sedangkan Aser Murib mengatakan jika kepala dinas tidak berada di tempat, seharusnya ada yang mewakili kepala dinas.

“Kami kesana, tidak ada persiapan, tidak terlihat persiapan. Ganti saja,dia sengaja tidak berada ditempat karena tahu kami akan datang,”ungkapnya

Sekretaris Komisi C  Saleh Alhamid, mengakui dengan insiden yang dialami saat kunker di Dinas PUPR , komisi C telah sepakat untuk segera menyurati resmi kepada bupati selaku atasannya.

“Komisi C akan segera menyurati melalui pimpinan DPRD kepada Bupati Mimika selaku pimpinan Kadis PUPR,  biar bupati yang akan melakukan langkah dengan memberikan teguran keras. Komisi C juga akan mengundang kadis PUPR untuk RDP untuk mengklarifikasi terkait kunjungan kerja yang batal dilakukan.

“Saya mau ingatkan ke seluruh OPD di lingkup Pemkab Mimika, bahwa bupati adalah jabatan politik, dia lahir dari orang politik. Seperti itu nanti berdampak dengan bupati, jangan besar kepala karena merasa dekat dengan pimpinan daerah. Kadis itu jabatan karir sementara bupati Itu adalah jabatan politik, itu harus dipahami secara baik sehingga dewan minta ada rasa saling mengharagai,”tegas Saleh Alhamid.

Seperti pantauan timikabisnis.com, rombongan anggota Komisi C yang kebetulan jadwal kunjungan kerjanya ke beberapa OPD dan salah satunya adalah ke Dinas PUPR pada , Selasa (20/4), namun setibanya rombongan Komisi C yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi C, Saleh Alhamid, Yulian Salossa, Leoanrdus Kocu, Semuel Bunai, Aser Murip, Anton Bukaleng, Amandus Gwijangge, Novian Kulla dan Amandus Gwijangge saat tiba di kantor Dinas PUPR tidak mendapatkan sambutan layak selaku anggota Dewan seperti yang dialami di OPD lainnya.

Terlihat rombongan komisi C  yang berdiri cukup lama di depan pintu masuk kantor PUPR tak ada satupun staff yang mempersilahkan atau memandu untuk rombongan komisi C masuk ke salah satu ruanga, walaupun dewan bahkan sudah berada di dalam kantor, sejumlah staff seperti sibuk dengan urusan lainnya.

Karena menunggu cukup lama dan sempat menanyakan kadis dan Sekretaris dan tidak mendapatkan jawaban yang semestinya, akhirnya rombongan komisi C meninggalkan ruangan kantor dan kembali ke kantor DPRD Mimika. (opa)