MIMIKA,(timikabisnis.com) – Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan sejumlah hak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika disebabkan oleh kekurangan anggaran yang belum terakomodasi dalam perencanaan awal tahun 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, menjelaskan bahwa kekurangan anggaran tersebut disebabkan oleh penambahan 12 tenaga PPPK pada Mei 2025. Penambahan pegawai itu sebelumnya belum diperhitungkan dalam perencanaan anggaran.
Menurut Antonius, bertambahnya jumlah pegawai berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran untuk membiayai berbagai komponen hak kepegawaian. Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan beras, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga tambahan penghasilan.
Selain penambahan pegawai, perubahan status kepegawaian, seperti pegawai yang sebelumnya belum menikah kemudian menikah, kenaikan pangkat, serta kenaikan gaji berkala, turut memengaruhi besaran anggaran yang harus disiapkan pemerintah.
Antonius menyebutkan, kekurangan anggaran untuk pembayaran hak PPPK mencapai sekitar Rp40 miliar lebih. Sementara itu, kekurangan anggaran untuk pembayaran hak ASN, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, mencapai sekitar Rp9 miliar lebih.
“Jadi, bukan berarti pejabat sebelumnya tidak menghitung. Pada saat itu jumlah PPPK yang ada memang sudah diperhitungkan. Namun, muncul penambahan pegawai baru yang belum sempat masuk dalam perhitungan anggaran,” jelas Antonius saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini tengah mengupayakan penambahan anggaran melalui perubahan anggaran agar seluruh hak pegawai dapat dibayarkan hingga Desember 2026.
Antonius juga menyampaikan permohonan maaf kepada para PPPK dan ASN atas keterlambatan pembayaran tersebut. Ia menegaskan, tidak ada niat dari pemerintah maupun Dinas Pendidikan untuk menahan hak-hak pegawai.
“Kami mohon maaf kepada teman-teman PPPK maupun PNS atas keterlambatan ini. Tidak ada niat kami untuk menahan atau menyusahkan mereka, karena itu memang hak mereka yang harus dibayarkan,” ucapnya.(Liddya Bahy)
