MIMIKA,(timikabisnis.com) – Berbagai persoalan pelayanan dasar di Distrik Jita mengemuka saat Komisi III DPRK Mimika melakukan kegiatan pengawasan ke wilayah tersebut. Warga menyampaikan langsung sejumlah keluhan, mulai dari ketersediaan air bersih, pasokan listrik, infrastruktur, hingga keterbatasan sarana transportasi untuk rujukan pasien darurat.
Dalam kegiatan pengawasan pada Minggu,(14/6/2026),Rombongan Komisi III DPRK Mimika dipimpin Ketua Komisi III Herman Gafur, didampingi Wakil Ketua Komisi III Aldo Omlange, Sekretaris Komisi Herman Tangke Pare, serta anggota Komisi III Yan Piterson Laly, Sasiel Abugau, dan Benyamin Sarira. Dan didampingi langsung Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas.
Kepala Kampung Kamapre, Tersisus Mowama, mengatakan berbagai kebutuhan masyarakat selama ini telah berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun belum juga terealisasi.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah pasokan listrik yang tak pernah nikmati masyarakat. pelayanan air bersih yang tak pernah berfungsi sehingga warga hanya mengandalkan air hujan sebagai satu satunya.
Ia mengatakan,selama delapan tahun dirinya menjabat sebagai kepala kampung, berbagai usulan terus disampaikan dalam musyawara pembangunan (Musrenbang) tak pernah ada jawaban pasti.
“Selama delapan tahun saya menjabat sebagai kepala kampung, berbagai usulan terus kami sampaikan, termasuk pembangunan rumah layak huni sebanyak 49 unit dan pemerataan pembangunan di 10 kampung di Distrik Jita. Namun sampai sekarang belum terealisasi,” ujarnya di hadapan rombongan Komisi III DPRK Mimika.
Selain itu, warga juga menyoroti kondisi jembatan gantung yang mulai mengalami kerusakan dan dinilai berpotensi membahayakan masyarakat yang melintas.
Di sektor kesehatan, masyarakat mengeluhkan pelayanan yang belum maksimal. Warga menyebut Kepala Puskesmas Jita dan staf tata usaha telah berada di Timika selama kurang lebih dua bulan.
Diketahui bahwa sekitar 60 tenaga kesehatan yang bertugas di Jita. Namun warga para nakes dalam kesempatan tersebut mengakui masih keterbatasan tenaga medis tertentu, seperti mantri, masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Kepala Suku Kampung Kamapre, Titus Jita, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi warga saat terjadi kondisi darurat yang membutuhkan rujukan ke Timika.
“Perahu itu hanya datang mengantar obat lalu kembali ke Timika. Ketika ada pasien darurat yang harus dirujuk, kami sering kewalahan karena tidak ada sarana transportasi yang memadai,” katanya.
Karena itu, masyarakat melalu dia meminta pemerintah menyediakan perahu khusus untuk kebutuhan rujukan pasien, sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan melalui bantuan perahu, mesin tempel, dan jaring tangkap.
Selain itu, para nakes juga mengusulkan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan, penambahan fasilitas penampungan air bersih. serta peningkatan pelayanan kelistrikan yang jadi harapan warga sangat mengharapkan penerangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, menegaskan bahwa persoalan pelayanan dasar di Distrik Jita menjadi perhatian serius DPRK Mimika.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Masalah air bersih sudah pernah menjadi perhatian DPRK melalui pembentukan panitia khusus. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat, jangan sampai dibangun tetapi tidak berfungsi,” kata Asri.
Ia juga meminta adanya keterbukaan dalam pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung maupun distrik agar berbagai persoalan yang terjadi dapat ditangani secara tepat.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan terhadap sistem pelayanan kesehatan di distrik, termasuk memastikan seluruh tenaga medis menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
“Keberadaan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Herman memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang tetap berkomitmen melayani masyarakat di wilayah terpencil. Namun, ia menegaskan bahwa petugas yang tidak menjalankan tugas secara maksimal perlu dievaluasi.
“Kami memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang tetap mengabdi dan melayani masyarakat. Tetapi jika ada petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tentu perlu dilakukan evaluasi,” tegasnya.
Selain itu, Perumahan tenaga pendidik pun menjadi harapan warga kepada Komisi III dalam kegiatan pengawasan tersebut.
Menanggapi aspirasi masyarakat terkait kebutuhan rumah dinas bagi tenaga pendidik, Anggota Komisi III DPRK Mimika, Yan Piterson Laly, mengatakan hal tersebut menjadi perhatian serius pihaknya untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kenyamanan bagi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan sehingga mereka dapat bertahan dan menjalankan tugas dengan baik di wilayah penugasan.
“Fasilitas pendukung bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah, terutama bagi mereka yang bertugas di wilayah pelosok Mimika, baik di kawasan pesisir maupun pedalaman. Ketersediaan rumah dinas dan sarana pendukung lainnya akan sangat membantu meningkatkan kenyamanan serta semangat pengabdian mereka kepada masyarakat,” tegas Yan Piterson Laly.
Selain itu, layanan air bersih juga menjadi keluhan menahun yang disampaikan warga melalui Kepala Suku Kampung Kamapre, Titus Jita, dan Kepala Kampung Kamapre, Tersisius Mowama.
“Kami sangat berharap adanya layanan air bersih, karena selama ini air hujan menjadi satu-satunya sumber yang kami andalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Titus Jita dan Tersisius Mowama.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Komisi III DPRK Mimika, Herman Tangke Pare, mengatakan bahwa persoalan air bersih merupakan masalah yang hampir merata di wilayah pesisir.
“Masalah air bersih menjadi salah satu keluhan utama masyarakat pesisir yang kami temukan saat turun ke lapangan. Tentu hal ini akan menjadi perhatian serius Komisi III untuk disampaikan kepada pemerintah daerah agar kebutuhan layanan air bersih masyarakat dapat segera ditangani dan dipenuhi,” kata Herman.
Menutupi kegiatan tersebut, DPRK Mimika melalui Komisi III memastikan seluruh aspirasi dan temuan selama kunjungan kerja di Distrik Jita akan menjadi bahan evaluasi serta diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan ke depan.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi III DPRK Mimika berharap kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait air bersih, listrik, infrastruktur, transportasi rujukan darurat, dan pelayanan kesehatan dapat segera mendapat perhatian pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir Mimika.(Anis Batalotak)
