MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dalam kegiatan Kunjungan Pengawasan Komisi III DPRK Mimika ke Kampung Fakafuku dan Kampung Mafasimamo, Distrik Agimuga, Sabtu (13/6/2026), berubah menjadi forum curahan kekecewaan masyarakat terhadap lambannya pembangunan dan minimnya kehadiran pemerintah di wilayah pedalaman tersebut.

Di hadapan Rombongan Komisi III DPRK Mimika, warga tanpa ragu membeberkan berbagai persoalan yang mereka hadapi selama bertahun-tahun. Dari listrik yang tak kunjung masuk, akses transportasi yang terbatas, layanan kesehatan yang dinilai belum maksimal, hingga usulan pembangunan yang berulang kali disampaikan melalui musrenbang namun belum pernah terwujud.

“Kami bukan baru mengusulkan sekarang. Setiap tahun kami bicara soal listrik, jalan, air bersih, rumah layak huni dan fasilitas kesehatan. Tetapi sampai hari ini kami masih menunggu. Masyarakat merasa seperti hanya didengar, tetapi tidak pernah dijawab dengan tindakan nyata,” ungkap Kepala Kampung Fakafuku, Beni Motatia dan Kepala Kampung Mafasimamo, Hugo Ameno bersama warga.

Rombongan Komisi III DPRK Mimika dipimpin Ketua Komisi III Herman Gafur, didampingi Wakil Ketua Komisi III Aldo Omlange, Sekretaris Komisi Herman Tangke Pare, serta anggota Komisi III Yan Piterson Laly, Sasiel Abugau, dan Benyamin Sarira. Dan didampingi langsung Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas.

Keluhan paling mendasar yang disampaikan masyarakat adalah belum tersedianya jaringan listrik di Kampung Fakafuku maupun Kampung Malfasimamo.

“Masalah listrik sampai sekarang belum pernah ada. Anak-anak belajar malam masih mengandalkan lampu seadanya. Kami hidup dalam kegelapan sementara daerah lain sudah maju,” kata seorang warga.

Kepala Kampung Malfasimamo, Hugo Amenao, mengatakan masyarakat mulai kehilangan harapan karena berbagai usulan yang diajukan setiap tahun tidak pernah mendapat perhatian.

“Setiap kali usulan yang kami sampaikan pada musrenbang tidak pernah terjawab. Mulai dari rumah layak huni, jalan, jembatan, listrik tenaga surya hingga air bersih. Kami hanya ingin merasakan pembangunan yang sama seperti masyarakat di wilayah lain,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, Kepala Kampung Fakafuku, Beni Motatia bersama warga menyoroti keberadaan Kepala Puskesmas yang dinilai jarang berada di tempat tugas. Kondisi itu membuat pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal.

“Kami butuh pelayanan kesehatan setiap saat. Kalau pimpinan puskesmas sering tidak ada, siapa yang memastikan pelayanan berjalan baik?,” ujar Kepala Kampung Fakafuku, Beni Motatia

Kepala Kampung Fakafuku, Beni Motatia, menambahkan bahwa sejumlah pembangunan yang ada saat ini justru lebih banyak bergantung pada Dana Desa.

“Kalau menunggu program dari atas, mungkin sampai sekarang tidak ada pembangunan. Beberapa rumah layak huni dan jalan lingkungan kami bangun dengan kemampuan kampung melalui Dana Desa,” katanya.

Beni juga menyoroti persoalan bantuan sosial yang menurutnya masih bermasalah.

“Masih ada orang yang sudah meninggal tetapi namanya masih ada dalam data bantuan sosial. Sementara warga yang benar-benar layak menerima justru tidak masuk. Ini harus dibenahi karena menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” tegasnya.

Selain infrastruktur dan kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Guru-guru SD Inpres Fakafuku mengeluhkan belum tersedianya WC sekolah, kebutuhan rumah guru, hingga belum tersentuhnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sekolah belum memiliki WC dan sampai sekarang belum mendapatkan program MBG. Padahal anak-anak di sini juga berhak mendapatkan perhatian yang sama,” ujar salah seorang guru.

Masyarakat juga meminta pembangunan jembatan apung, bantuan perahu bagi nelayan, serta peningkatan akses pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMP.

“Kami sangat rindu pembangunan dari kampung ke kota. Jangan hanya datang melihat kami, tetapi tolong perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Kepala Kampung Fakafuku dan Kepala Kampung Mafasimamo.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota Komisi III DPRK Mimika, Yan Piterson Laly, menegaskan bahwa apa yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting dalam pengawasan Komisi III DPRK Mimika.

“Hari ini kami mendengar langsung keluhan masyarakat. Banyak persoalan yang ternyata sudah berlangsung lama. Ini tidak boleh terus dibiarkan. Kami akan meminta pemerintah melalui OPD terkait agar jadi perhatian kedepani,” tegas Yan Laly.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih serius terhadap kampung-kampung di wilayah pedalaman yang hingga kini masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat di kota. Masyarakat di Fakafuku dan Mafasimamo juga memiliki hak yang sama untuk menikmati listrik, air bersih, layanan kesehatan dan pendidikan yang layak,” katanya.

Selain itu, Ia juga menambahkan, terkait Aplikasi Cek Bansos sebagai sarana cepat untuk mengecek langsung Penerima Bantuan Langsung Tuna (BLT) dari Kemensos agar warga dapat mengecek secara langsung.

Anggota Komisi III DPRK Mimika, Benyamin Sarira, mengaku prihatin setelah mendengar langsung kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Kami melihat masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan aspirasi yang sama setiap tahun tanpa ada penyelesaian,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengatakan apa yang disampaikan masyarakat merupakan gambaran nyata kondisi yang masih dihadapi sejumlah kampung di wilayah pedalaman Mimika.

“Jangan sampai masyarakat merasa hanya didatangi ketika ada agenda tertentu, tetapi persoalan yang mereka sampaikan tidak pernah diselesaikan. Aspirasi yang kami dengar hari ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.

Asri menilai kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan dan kesehatan tidak boleh lagi menjadi persoalan yang berulang setiap tahun.

“Kalau mmasyarakat berulangkali menyampaikan usulan serupa berarti harus menjadi perhatian serius agar sama sama memperhatiakn pembangunan benar-benar dirasakan sampai ke kampung-kampung terpencil,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan bahwa kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat, bukan sekadar menerima laporan di atas meja.

“Hari ini kami melihat sendiri dan mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat. Banyak kebutuhan dasar yang memang harus segera mendapat perhatian. Karena itu hasil kunjungan ini akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” tegas Herman.

Menurutnya, pembangunan di wilayah pedalaman harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat di kota dan kampung.

“Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya meminta hak-hak dasar mereka dipenuhi. Listrik, kesehatan, pendidikan, air bersih dan akses transportasi adalah kebutuhan yang seharusnya sudah bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya.

Herman juga menegaskan bahwa setiap pembangunan yang masuk ke kampung harus melibatkan masyarakat setempat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung.

“Pembangunan tidak boleh hanya meninggalkan bangunan fisik. Masyarakat harus dilibatkan sebagai pekerja sehingga mereka benar-benar merasakan manfaat dari setiap program yang masuk ke kampung,” tegasnya.

Kunjungan pengawasan itu ditutup dengan satu harapan besar dari masyarakat Fakafuku dan Malfasimamo,agar berbagai persoalan yang telah bertahun-tahun disuarakan tidak kembali menjadi daftar usulan tanpa realisasi. Mereka berharap kehadiran Komisi III DPRK Mimika ini dapat menjadi penopang untuk memperjuangkan pembangunan yang selama ini dinanti nantikan. (Anis Batalotak)