MIMIKA,(timikabisnis.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika – Papua Tengah, Dolfin Beanal menegaskan penolakannya terhadap aktivitas wisata yang dinilai merugikan masyarakat pribumi di wilayahnya.
Hal ini diseruhkan Anggota DPRK Mimika, Dolfin Beanal, setelah menanggapi isu terkait maraknya kunjungan wisatawan asing ke daerah-daerah yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat.
“Beberapa hotel dan lokasi wisata saat ini dipenuhi oleh urusan yang tidak jelas. Saya mendengar langsung keluhan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) saya, Dapil 5. Mereka menyampaikan ketidaknyamanan dan penolakan terhadap aktivitas yang merugikan masyarakat pribumi,”ungkap Dolfin Beanal pada wartawan, di Kantor DPRK Mimika, Selasa (25/2/2025).
Lanjut Kata Dolfin, bahwa daerah-daerah tertentu, seperti yang disebut ‘salju’ oleh masyarakat lokal, merupakan tempat yang dianggap sakral atau pamali.
“Ini sudah cukup merepotkan dan merugikan kami. Jangan sampai ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi,”ujarnya.
Lebih lanjut, Dolfin menyoroti keberadaan wisatawan asing dari berbagai negara yang telah masuk ke daerah tersebut.
“Saya menolak tegas jika ada yang melanggar aturan. Surat izin yang diberikan kepada mereka yang melayani wisatawan asing harus segera dicabut,” tegasnya.
Dolfin juga menyatakan dukungannya terhadap upaya LEMASA dan LEMASKO, organisasi masyarakat adat setempat, yang sedang berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat pribumi.
“Saya mendukung 100% upaya mereka dalam menyelesaikan masalah ini, termasuk dalam pembicaraan antara pihak pemerintah daerah dan Freeport,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat pribumi harus diutamakan dalam pengelolaan wisata di daerah tersebut.
“Wisata harus dikembalikan kepada masyarakat pribumi. Jangan sampai ada pihak asing atau kepentingan tertentu yang justru merugikan kami,” tegas Dolfin.
Dolfin juga meminta agar pemerintah segera mencabut izin operasional bagi siapapun yang melayani wisatawan asing di daerah tersebut.
“Saya minta dengan hormat kepada Bupati untuk segera mencabut surat izin mereka. Siapapun yang melayani wisatawan asing, termasuk yang menggunakan helikopter atau kendaraan lainnya, harus dihentikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai perwakilan masyarakat dan anak pribumi dari wilayah tersebut, dirinya tidak akan tinggal diam jika ada aktivitas yang merugikan masyarakat.
“Kami sudah cukup menderita dengan pengambilan gunung-gunung emas oleh Freeport. Jangan sampai wisata juga diambil alih oleh pihak asing,” ujarnya.
Dolfin menegaskan bahwa masyarakat pribumi harus dilibatkan dalam pengelolaan wisata di daerah mereka.
“Ini adalah hak kami. Jangan sampai ada konflik baru yang timbul karena ketidakpedulian Freeport dan pemerintah. Tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat harus dilibatkan dalam mencari solusi,” pungkasnya.
Kendati demikian, Dolfin Beanal beharap penegasanya dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil tindakan guna melindungi hak-hak masyarakat pribumi di Kabupaten Mimika. (Red)
