TIMIKA,(timikabisnis.com) – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Aleks Tsenawatme,S.AB menyatakan terkait tidak maksimallnya realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2020 yang disampaikan Bupati Mimika pada Paripurna II Masa Sidang I tidak maksimal, berharap agar kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendorong agar dapat melakukan inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Aleks Tsenawatme dalam sambutannya selaku pimpinan DPRD Mimika pada Rapat Paripurna I Masa Sidang IV tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Mimika terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2020 dan Pendapat Akhir fraksi Fraksi dan Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 yang berlangsung, Jumat (9/7) di ruang Paripurna Kantor DPRD Mimika.
“Permasalahan teknis maupun non tehnis yang menyebabkan realisasi PAD tidak maksimal perlu ada langkah dan upaya yang tepat secara mendalam agar permasalahn defisit riil bisa diminimalisir dan tidak terjadi ditahun anggaran berikutnya. Dewan berharap adanya upaya memamaksimalkan perencanaan dan penyerapan belanja anggaran daerah dengan mendorong kepada semua OPD agar ada inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan sumber sumber PAD dengan tetap memperhatikan prinsip prinsip kebutuhan hidup rakyat, karena PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah,”tegas Waket I Aleks Tsenawatme.
Lanjut kata Aleks, bahwa untuk meningkatkan kerjasama yang harmonis dan sebagai mitra sejajar kedepan perlu adanya pertemuan rutin dan terjadwal sebagai ajang konsultasi dan konsolidasi mengenai permasalahan dan strategi pembangunan daerah.
“Proses pembahasan dan pendantanganan persetujuan dan rekomendasi terhadap LKPj pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksaan APBD tahun 2020 telah kita sepakati bersama, dan kami merasa bangga bahwa pemerintah daerah dan DPRD dapat bekerja sama dengan baik dalam membahas dan mencari solusi berkaitan dengan persoalan daerah yang akan membawa manfaat bagi masyarakat Mimika untuk meningkatkan kerja sama yang harmonis di kemudian hari,”kata Aleks.
Mengingat penyelenggaraan PON ke XX yang merupakan hajat nasional dan Pesparawi ke 13 se tanah Papua perlu ada upaya percepatan persiapan pelaksanaan khususnya venue venue, sehingga tersedianya infrastruktur yang memadai dan fasilitas penunjang lainnya.
“Kami di dewan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendukung pemerintah dalam mensukseskan dua agenda yaitu sukses penyelenggaraan PON dan Pesparawi ke XIII dan Sidang Sinode,”katanya.
Waket I DPRD mengingatkan kembali akan pentingnya “kerja sama dan saling peduli” dalam perang melawan penyebaran Pandemi Covid-19 di kabupaten Mimika, dengan menerapkan protokol kesehatan di segala lini lapisan kehidupan masyarakat.
“Mari jaga diri masing masing dari penyakit Covid-19 yang mematikan, menjadi keinginan seluruh masyarakat agar wabah ini segera berakhir sehingga kehidupan kembali normal,”seru Aleks.
Pimpinan Dewan mengingatkan bahwa salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang pada intinya adalah terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.
“Adapaun rekomendasi dan catatan dari DPRD melalui fraksi fraksi adalah sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan berikutnya. Serta sebagai dasar atau acuan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau merupakan kebijakan strategis kepala daerah sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dikemudian hari,”katanya.
Sementara Bupati Mimika,Eltinus Omaleng,SE,MH dalam sambutannya mengakui bahwa sejumlah rekomendasi yang telah disampaikan oleh dewan merupakan koreksi dan masukan bagi eksekutif selaku pelaksana kebijakan pembangunan di kabupaten Mimika, untuk dapat bekerja dengan sungguh sungguh dan bertanggungjawa.
“Hal ini akan menjadi prioritas dan perhatian dari eksekutif dalam rangka memperkaya dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kedepan,”kata Bupati Eltinus.
Bupati pada kesempatantersebut mengajak legislatif selaku mitra kerja eksekutif yang sejajar dalam melakukan pengawasan pembangunan senantiasa saling melengkapi dalam pembangunan.
“Saya menghargai kerja sama dan semangat keleluargaan yang terjalin antara dewan selaku lembaga legislatif merupakan suatu prestasi tersendiri yang patut dicatat dan menjadi perhatian, serta menjadi motivasi baik bagi eksekutif maupun legislatif guna menata langkah dan arah pembangunan kedepan. Terutama dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai sekarang ini,”ajak Bupati.
Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika diantaranya, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan Mimika Bangkit akhirnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mimika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2020. (opa)
