Anggota DPRD Mimika dari Komisi C, Saleh Alhamid/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Belajar dari pengalaman musibah bencana alam yang menimpa warga di pesisir Mimika di distrik Mimika Tengah dan Distrik Amar yang terkesan lambat mendapatkan respon cepat dari pemerintah bagi warga yang mengalami musibah karena tidak adanya anggaran, pemerintah kabupaten Mimika sebenarnya wajib menganggarkan atau save dana untuk tanggap darurat seperti bencana alam.
Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Selasa (11/1/2022).
“Dengan kasus lambatnya mendapatkan respon dalam musibah bencana alam yang menimpa warga di distrik Mimika Tengah Atuka dan Distrik Amar tidak boleh terjadi, apalagi dengan alas an tidak ada anggaran. Pemerintah seperti tidak punya perencaan soal antisipasi bencana alam, harusnya dianggarkan setiap tahun di APBD atau ada dana save untuk menanggulangi dan membantu warga yang terkena musibah bencana alam, “tegas Saleh Alhamid.
Kata dia, saving untuk bencana alam harus ada selalu dialokasikan disetiap tahun anggaran karena bencana itu tidak pernah manusia rencanakan.
“Anggaran untuk bencana alam harus harus ada walaupun bencana itu tidak ada yang merencanakan, dan kita tidak bisa menyalahkan alam. Jangan Sudah terjadi bencana baru alasan bahwa tidak ada uang lah, ini harus menjadi perhatian pemerintah kedepan,”keluhnya.
Ia meminta agar Bupati selalu tegas dan mengontrol seluruh pimpinan OPD termasuk melakukan pengawasan melekat, terlebih soal tanggap bencana alam yang dialami warga.
“Ada musibah bencana alam di kampung kampung, pemerintah harus respon cepat dan tidak berlama lama. Karena warga sangat membutuhkan bantuan dan perhatian pemerintah, sehingga wajib untuk membantu masyarakat seperti yang dialami beberapa hari lalu,”pinta Saleh.
Saleh meminta pemerintah melalui OPD OPD tehnis untuk tidak hanya melihat persoalan masyarakat yang ada di kota saja, tetapi harus tanggap dan merespon berbagai persoalan yang terjadi di kampung kampung.
“Karena masyarakat yang hidup dikampung kampung itu tingkat ekonominya masih dibawah, sehingga ada masalah seperti musibah perlu segera direspon,”katanya.
Selain masalah bencana alam, pemerintah kabupaten juga harus serius dan fokus untuk penanganan sampah.
“Penanganan sampah di Mimika ini dari tahun ke tahun persoalan klasik, sampah sampai saat ini masih terkendala dengan minimnya anggaran. Padahal dengan dana yang saat ini mencapai 4,5 trilyun namun dana alokasikan untuk penanganan sampah sampai saat ini masih belum maksimal atau memadai. (opa)
