Timika (timikabisnis) – Pemerintah Distrik Mimika Timur mengharapkan para kepala kampung dari lima kampung dan satu kelurahan dapat mengusul kembali program yang belum terakomodir oleh OPD dalam tahun ini. Untuk itu usulan program atau rencana harus program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Distrik Mimika Timur, Yulianus Pinimer, SIP dalam sambutannya pada Musrembang tingkat distrik Mimika Timur yang berlangsung di aula distrik di Mapurujaya, Senin (22/3).
Yulianus mengatakan setiap kepala kampung atau lurah dapat menyimpan dokumen yang diusulkan setiap tahun sehingga bisa tahu mana yang sudah dijawab dan mana yang belum. Termasuk di kantor distrik dokumen ini harus ada. Tapi k3nyataan tidak ada yang tersimpan dokumen ini.
” Kita jangan hanya minta Bappeda untuk jelaskan usulan tahun lalu apa-apa saja yang dijawab, sementara kita sendiri tidak simpan dokumen yang kita sudah usul,” kata Yulianus.
Program yang diusulkan harus sesuai bidang yakni bidang Fispra, bidang ekonomi dan sosial budaya.
Yulianus juga mengingatkan Bappeda untuk melihat Distrik Mimika Timur adalah distrik tertua dimana cikal bakal Kabupaten Mimika berawal dari distrik ini.
Kemudian Mimika Timur adalah wilayah pelabuhan dan pintu masuk Timika. Jika wilayah Mimika Timur kacau kota Timika akan kesulitan pasokan bahan makanan, bahan bakar.
Jadi harapan saya Bappeda lebih prioritas lihat Distrik Mimika Timur mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, perumahan masyarakat. Jika usulan tahun lalu soal perumahhan warga belum terakomodir maka bisa diusulkan lagi tahun ini.
Kemudian soal orang mabuk yang buat onar hingga memunculkan masalah di Pomako berapa Minggu yang lalu Kadistrik Yulianus berjanji bersama Kapolsek dan Danramil sebagai Tripidis Mimika Timur akan bersama-sama menyelesaikan masalah di masyarakat. Soal mabuk pihaknya akan menghentikan perjualan, pembuatan dan peredaran miras di wilayah kerja Mimika Timur. Soal aksi penembakan di Pomako dia tegaskan inib terakhir kali dan tidak boleh terjadi lagi kedepan.
Soal administrasi pemerintahan jelas dia, mestinya dokumen perencanaan ada arsip di distrik ternyata tidak ada. Bagaimana distrik mau minta aparat kampung sementara di distrik tidak punya apa-apa.” Setidaknya serah terima memori jabatan harus ada dokuen penting seperti Renstra Distrik, dokumen perencanaan yang harus diberikan kepada pejabat baru sehingga bisa melanjutkan program yang ada,” ujarnya.
Lima kepala kampung satu suara meminta penjelasan dari Bappeda soal program apa saja yang ditetapkan dalam anggaran 2020 untuk Distrik Mimika Timur. (tim)
