MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) dan harmonisasi penanganan konflik sosial di Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah, Rabu (25/2/2026), bertempat di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika. Rakor ini menjadi langkah penting dalam memulihkan harmoni antara masyarakat yang terdampak konflik di wilayah tersebut.
Rakor dipimpin Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, didampingi Kepala Badan Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii,Hadir Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, serta Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah, Jhon Gobai.
Selain itu, rakor dihadiri Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, perwakilan DPRP Papua Tengah, perwakilan MRP, Pj Sekda Mimika, Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Kapolres Mimika dan Kapolres Deiyai, serta beberapa anggota DPRK dari Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Tokoh-tokoh masyarakat dari Suku Mee dan Suku Kamoro turut hadir, bersama tim harmonisasi dari tiga kabupaten.
Marthen Ukago menjelaskan, rakor menghasilkan kesepakatan untuk menempuh langkah-langkah kolaboratif dalam menyelesaikan konflik di Kapiraya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bukan untuk memperdebatkan batas administrasi, tetapi memfasilitasi kesepakatan sesuai batas hak ulayat yang telah ada secara turun-temurun.
“Pemerintah bersama masyarakat adat akan menyepakati sesuai batas-batas hak ulayat yang sudah ada sejak dulu. Kita hindari pembahasan yang bersifat kontroversial dan fokus mencari titik temu demi memperkuat persaudaraan,” ujarnya.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa Pemkab Mimika telah memiliki peta batas wilayah. Tim harmonisasi yang dibentuk akan turun langsung ke Kapiraya untuk meninjau batas wilayah dan hak ulayat bersama pemerintah provinsi serta kabupaten terkait.
“Kita akan berangkat bersama-sama ke Kapiraya untuk melihat batas hak ulayat. Jadwal keberangkatan akan disesuaikan dengan pemerintah provinsi serta Kabupaten Deiyai dan Dogiyai. Yang terpenting, kondisi keamanan harus dipastikan kondusif,” ujarnya.
Ia menekankan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang memanfaatkan situasi konflik.
Bupati Deiyai, Melkianus Mote, mengatakan pihaknya telah membentuk tim sesuai arahan gubernur untuk mendata warga dan fasilitas yang terdampak konflik. Namun pengiriman bantuan masih terkendala akses transportasi udara ke Kapiraya.
“Kami belum bisa mengirim bantuan karena akses penerbangan ke Kapiraya belum dibuka. Namun, Kami berterima kasih kepada Pemkab Mimika yang telah membantu pengiriman bahan makanan,” ujarnya.
Ia pun meminta Pemprov Papua Tengah dapat mengeluarkan izin penerbangan agar tim harmonisasi dapat diberangkatkan dari Deiyai.
Bupati Dogiyai, Yudas Tebai, menyampaikan pihaknya telah membentuk tim yang melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat. Penyelesaian konflik akan dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat setempat.
“Kami hanya memfasilitasi agar masyarakat sendiri yang berbicara dan menentukan batas antara Mee dan Kamoro,” ujarnya.
Kepala Kesbangpol Papua Tengah menekankan bahwa konflik di Kapiraya harus segera diselesaikan. Ia meminta dukungan aparat keamanan dari tiga kabupaten untuk memastikan situasi tetap aman saat tim turun ke lapangan.
“Kita akan turun langsung ke lapangan, tetapi dukungan keamanan sangat penting agar proses berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Anis Batalotak)
