Ketua DPD Partai Hanura Mimika, Saleh Alhamid/Foto : dok
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Politisi Senior sekaligus Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Mimika, Saleh Alhamid menegaskan bahwa Komunikasi politik antara Pimpinan Daerah dan Pimpinan Partai Politik di kabupaten Mimika sampai saat ini tidak mesra alias tidak adanya saling menghormati.
Bahkan Saleh Alhamid yang juga anggota DPRD Mimika ini menilai Pimpinan dan pengurus Partai hanya dihitung ketika menjelang atau pada hajatan politik semisal Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Pilgub baik ditingkat provins maupun kabupaten.
“Jabatan pimpinan daerah gubernur, bupati bahkan presiden sekalipun adalah jabatan politis yang di dapat dari adanya dukungan partai politik, seberapa banyak dukungan dan dana yang mereka miliki tidak berguna sama sekali jika tidak mendapat dukungan partai politik,”tegas Saleh Alhamid melalui pesan singkat Whatshapny ke redaksi timikabisnis.com, Kamis (28/4/2022).
Ia menjelaskan, banyak pejabat negara diangkat oleh presiden dari partai pendukung yang memenangkan tujuan akhirnya menjadi gubernur maupun bupati. Maka semua pimpinan partai politik terlebih khusus yang memiliki kursi di DPR RI, DPRP dan juga DPRD mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam perpolitikan. Namun itu disaat saat momen pesta politik saja, selebihnya hanya menjadi penonton.
“Kedudukan yang signifikan itu membuat tak jarang terjadi perebutan yang tidak sehat dalam memperebutkan jabatan sebagai ketua partai baik di tingkat pusat sampai ke daerah. Namun jabatan yang begitu strategis sayangnya sangat tidak mendapat perhatian yang khusus pada pimpinan partai politik di daerah. Semisal pada momen jelang hari raya seperti saat ini saja, sama sekali tak ada komunikasi atau bersilaturahmi dengan para petinggi partai. Dan partai Hanura kabupaten Mimika hal itu sangat dirasakan, “katanya.
Hal ini kata Saleh, disebabkan karena telah menjadi rahasia umum oleh para calon pimpinan daerah bahwa rekomendasi untuk mendapatkan dukungan partai politik adalah merupakan kewenangan pimpinan partai politik di tingkat pusat. Para kandidat yang ingin bertarung memperebutkan jabatan politik di tingkat daerah cukup membawa uang (mahar) ke pimpinan partai politik di tingkat pusat kemudian menerima rekomendasi.
“Padahal yang tidak di sadari oleh para calon pimpinan daerah itu bahwa Komisi Pemilihan Umum di daerah hanya mau menyatakan bahwa calon tersebut memenuhi syarat untuk maju sebagai calon jika memiliki rekomendasi dari pimpinan parpol di daerah, yakni provinsi untuk provinsi rekomendasinya oleh ketua partai di tingkat provinsi dan kabupaten oleh pimpinan partai di tingkat kabupaten dan kota,”tulisnya.
Masih kata Saleh, bahwa rekomendasi yang di keluarkan langsung oleh pimpinan partai politik di tingkat pusat kepada pasangan calon kepala daerah tanpa berkomunikasi dengan pimpinan partai di tingkat daerah biasanya berakibat tidak lolosnya pasangan calon yang di usung karena perbedaan pandangan antara pimpinan partai di tingkat pusat dan daerah terhadap calon yang di usung.
“Banyak pasangan calon setelah memenangkan pemilu kepala daerah mengabaikan partai pengusungnya di daerah ini disebabkan karena merasa bahwa partai politik hanya sebatas memberikan rekomendasi, sementara dukungan massa adalah usaha para paslon itu sendiri,”aku Saleh.
Kata Saleh, saat momen politik mereka para paslon hanya membutuhkan identitas partai pengusung disamping poster mereka dengan mengabaikan massa simpatisan partai. Tentu hal ini sangat merugikan paslon karna mesin politik partai di daerah bekerja tidak maksimal karena pimpinan parpolnya tidak secara total mengarahkan simpatisannya akibat perbedaan pandangan dengan pimpinan parpol di tingkat pusat.
“Pimpinan partai di daerah terkadang mempunyai pilihan yang sulit, yakni menang jadi arang kalah jadi debu. Menang tidak di hargai kalah lebih lebih lagi tidak di hargai juga di benci dan di musuhi. Maka menjelang pesta demokrasi 2024 yang kurang lebih tinggal setahun lagi saya mengajak masyarakat untuk lebih berhati hati untuk menentukan pilihan kepada siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah ini,”serunya.
Karena itu, Saleh berpesan kepada simpatisan partai Hanura di kabupaten Mimika, jika anda diberikan uang sepuluh juta maka uang itu tidak membuat anda menjadi kaya,dan sebaliknya jika anda tidak memiliki uang sepuluh juta maka andapun tidak akan menjadi miskin karena hal itu.
“Kita akan memutuskan bersama siapa yang akan menjadi pilihan kita di 2024 nanti,”umbarnya. (*tim)
