Ketua Komisi C DPRD Mimika, Alousius Paerong,ST / Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) –  Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Alousius Paerong,ST menyoroto pengerjaan proyek-proyek pemerintah di akhir tahun 2023 yang mengalami banyak keterlambatan bahkan belum berkontrak lantaran kesibukan para Kepala OPD dilingkup Pemkab Mimika yang banyak masih berada di luar Timika.

Hal tersebut dikeluhkan Alousius Paerong saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di kantor DPRD Mimika, Selasa (28/12/2023) lalu.

Menurutnya, pengerjaan proyek-proyek pemerintah di akhir tahun 2023 ini, karena masih banyak proyek belum berkontrak lantaran para kepala OPD di lingkup Pemkab Mimika sedang di luar kota dalam rangka pembahasan APBD Induk tahun 2024.

“Banyak proyek belum berkontrak. Kepala dinas, pimpinan OPD lagi fokus bahas APBD dengan Banggar (Badan Anggaran DPRD) di Jayapura. Sekarang semua lagi berpacu, sehingga sangat dibutuhkan pengambil keputusan berada di tempat,” ujarnya.

Lagi kata Louis, demi memaksimalkan penyerapan anggaran APBD 2023, maka kepala OPD harus berada di tempat, lantaran urusan-urusan administrasi yang harus ditandatangani.

“Semua OPD lagi mau memaksimalkan penyerapan anggaran, sementara juga ada urusan administrasi. Banyak kegiatan yang menunggu, juga banyak proyek yang sudah selesai tapi mengantri untuk PHO, pemeriksaaan sebelum dilakukan pembayaran 100 persen,”sebutnya.

Menurutnya, sering kali terjadi di akhir tahun pengerjaan proyek terkesan terburu-buru sehingga hasil kualitas pekerjaan tidak maksimal. Oleh sebab itu, ini yang kami evaluasi, menjelang akhir tahun ini semua orang berpacu, pembayaran pekerjaan dipacu, sehingga kualitas nanti jadi korban.

Selain itu, ia menilai juga terjadi hutang berantai lantaran tidak bisa dicairkannya anggaran pembayaran pekerjaan, karena terhambat masalah administrasi.

“Di akhir tahun, biasanya tukang susah dicari, material juga susah.. Banyak keluhan sekarang terjadi. Bukan karena tidak ada uang, tapi uang banyak tapi tidak bisa dicairkan. Kontraktor hutang material di toko, dan di tukang. Tukang pun hutang di warung untuk rokok, makan, nunggak kos-kosan jadi hutang berantai. Bisa menyebabkan juga tindak kekerasan di keluarga, karena masalah kebutuhan perut dan lainnya,” tandasnya.(opa)