Juru Bicara Fraksi Nasdem, Daud Bunga,SH saat menyampaikan Pendapat Akhir dan Rekomendasi, Jumat (9/7)/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika meminta kepada pemerintah kabupaten Mimika untuk dapat memberikan subsidi atau bantuan sosial langsung kepada masyarakat dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran Covid-19 di kabupaten Mimika.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Daud Bunga,SH dalam penutupan Rapat Paripurna I Masa Sidang IV tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Mimika terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2020 dan Pendapat Akhir fraksi Fraksi dan Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 yang berlangsung, Jumat (9/7) di ruang Paripurna Kantor DPRD Mimika.
Sikap Fraksi Nasdem yang menerima dan menyetujui PP-APBD dan LKPJ tahun anggaran 2020 namun ada 11 catatan dan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi perhatian dan evaluasi dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan.
“Fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan subsidi atau berupa bantuan sosial langsung kepada warga masyarakat yang terkena dampak akibat PPKM yang mulai diberlakukan selama sebulan terhitung sejak 7 Juli. Selain itu, Fraksi Nasdem juga meminta agar pemerintah daerah dalam penanganan virus Covid-19 tidak bisa ada unsur paksaan kepada masyarakat yang belum bersedia di suntik vaksin,”tegas Daud Bunga.
Selain dua poin tentang subsidi dan vaksin bagi warga yang belum bersedia, Fraksi Nasdem juga menyatakan kedepan pentingnya infrastruktur tidak hanya dipusatkan dilingkup Kota Timika saja , akan tetapi juga ke daerah daerah pesisir dan pegunungan demi untuk kesetaraan pembangunan yang berkeadilan.
“Fraksi Nasdem berharap segera melakukan reformasi birokrasi dilingkup pemerintah kabupaten Mimika. Pemerintah wajib melibatkan dan memberdayakan masyarakat Amungme –Kamoro pada perhelatan PON ke XX dan Pesparawi ke XIII yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,”pinta Fraksi Nasdem.
Pemerintah Kabupaten Mimika juga dipandang perlu untuk menertibkan seluruh asset asset daerah yang selama ini masih dikuasai oleh oknum oknum tertentu dan pemanfaatannya dikembalikan kepada pemerintah.
“Membentuk Balai Latihan Kerja, memberikan insentif kepada tokoh tokoh agama, memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Amor yang sedang study belajar baik di dalam maupun di luar kota Timika. Termasuk membangun asrama mahasiswa dan pelajar Amor di setiap kota study juga menjadi prioritas,”katanya.
Diakhir pendapat akhir Fraksi Nasdem, Daud Bunga,SH terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban PP-APBD dan LKPj menegaskan, agar kiranya peningkatan fungsi pengawasan internal dalam rangka melakukan penyempurnaan tata kelola keuangan demi untuk mengurangi potensu penyimpangan penyalahgunaan keuangan daerah perlu ditingkatkan dan menjadi prioritas.
“Agar perencanaan sesuai dengan kebutuhan, efisiensi program, infrastruktur, evaluasi perangkat daerah, inovasi peningkatan PAD dari berbagai sektordan optimalisasi pelayanan perijinan terpadu. Bukan hanya sekedar menjadi catatan tapi segera dijadikan rencana prioritas dan diimplementasikan pada setiap pembahasan pada APBD Perubahan 2021 dan APBD Induk 2022, demi terwujudnya visi dan misi Mimika menjadi pusat jasa dan industri global berwawasan lingkungan demi terwujudnya Mimika cerdas, Aman, damai dan sejahtera,”kata Daud mengakhiri pendapat akhir Fraksi Nasdem. (opa)
