MIMIKA,(timikabisnis.com) — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Mimika tahun 2025–2029, Jumat (7/11/2025), di Ballroom Hotel Swiss-Belinn, Jalan Cenderawasih.
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, serikat pekerja dan serikat buruh, serta tenaga ahli dari Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
FGD ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan ketenagakerjaan lima tahun ke depan. Melalui forum tersebut, berbagai masukan dan rekomendasi dihimpun untuk menyusun dokumen RTK yang lebih komprehensif, adaptif, dan aplikatif.
Mewakili Bupati Mimika, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, menyampaikan bahwa penyusunan RTK merupakan bagian penting dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, dokumen ketenagakerjaan makro ini akan menjadi kompas dalam menghadapi dinamika dan tantangan pasar kerja di masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan zaman, antara lain:
1. Mendorong masyarakat yang belum bekerja agar dapat memasuki pasar kerja formal maupun informal.
2. Menjamin keberlangsungan pekerjaan bagi tenaga kerja agar tetap aman dan tidak rentan PHK.
3. Meningkatkan kompetensi pekerja agar mampu bersaing.
4. Mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antara dunia usaha, industri, serikat pekerja, dan tenaga kerja.
“Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif agar FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konkret,” ujar Evert.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yanengga, menekankan bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan fondasi penting pembangunan daerah. Ia menyoroti perlunya perubahan cara pandang terhadap pencari kerja.
“Selama ini pencari kerja sering dianggap datang membawa masalah. Padahal dengan penanganan yang tepat, mereka bisa menjadi potensi besar untuk pembangunan daerah ini,” jelasnya.
Paulus berharap FGD ini dapat menghasilkan strategi yang mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta penguatan iklim investasi yang kondusif. Ia juga menekankan pentingnya antisipasi terhadap perubahan pasar kerja akibat globalisasi dan perkembangan teknologi.
Dengan penyusunan RTK 2025–2029 ini, Pemkab Mimika menargetkan peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan ketenagakerjaan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Lyddia Bahy).
