MIMIKA, (timikabisnis.com)– Akhirnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika angkat bicara untuk menyampaikan tanggapan kepada sekelompok kontraktor Orang Asli Papua (OAP) yang mendatangi Kantor DLH Mimika di Jalan Poros SP5 pada Jumat (23/5/2025) lalu.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DLH Mimika, Maikel Yumame menegaskan bahwa DLH Mimika menjunjung tinggi nilai transparansi, integritas dan keadilan dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan proyek pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa, Terkait kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun Anggaran 2025, yang akhirnya menimbulkan dugaan keterlibatan PPTK dan ASN dalam mengelola proyek. Kegiatan yang telah dilakukan berjalan sesuai prosedur dan seluruh pelaksanaannya dibagikan secara adil dan merata kepada perusahaan – perusahaan milik OAP di Kabupaten Mimika,”jelasnya kepada awak media saat melakukan jumpa pers, Sabtu (24/5/2025).
Lanjut katanya, Saya kira tidak ada praktik monopoli dan proses distribusi pekerjaan telah dilakukan dengan seimbang kepada semua penyedia jasa OAP.
Pihak DLH Mimika, Tegas Maikel, Tidak pernah menjanjikan kegiatan kepada pihak manapun. Pemberian proyek kepada kontraktor sesuai mekanisme yang berlaku. Dimana kontraktor telah memiliki perusahaan yang berbentuk CV atau PT lengkap ditandai dengan dokumen resmi.
” Komitmen kami jelas yakni memberdayakan pengusaha lokal terutama OAP secara nyata dan adil dengan menjunjung asas keadilan, profesionalisme dan tanggung jawab,” ucapnya.
Namun demikian, lanjutnya, hal ini tetap menjadi bahan evaluasi penting dalam menyusun perencanaan di tahun-tahun mendatang. DLH Mimika berpihak pada pembangunan yang bersih dan inklusif serta menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi ke depan, ucapnya lagi.
Pada kesempatan yang sama, Penyedia jasa atau kontraktor OAP, Petrus Wenda mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan pekerjaan karena sudah melalui regulasi yang berlaku.
” Pekerjaan yang kami terima bukan cuma-cuma. Kami punya dasar hukum dan sudah dinilai di lapangan. Jika teman-teman yang belum dapat bisa dicek atau mengajukan ke dinas yang lain,” jelasnya.
Menurutnya, ada kemungkinan dinas yang lain juga menerima kontraktor OAP. Oleh karena itu ia berharap agar dinas yang lain bersedia membuka diri memberikan kesempatan yang sama kepada para kontraktor OAP, tandasnya. (Lyddia Bahy).
