Kegiatan Musrenbang Distrik Kuala Kencana di aula Kantor Distrik Kaula Kencana, Kamis (16/3/2023)./Foto : Marsel Balawanga
Timika, (timikabisnis.com) Pemerintah Distrik Kuala Kencana menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Kuala Kencana Tahun 2023 di aula Kantor Distrik Kaula Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (16/3/2023).
Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur di dua kelurahan dan delapan kampung yang ada di Distrik Mimika Baru.
Staf Ahli Bidan Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Mimika, Ignatius Edi Santoso dalam sambutannya saat membuka kegiatan Musrenbang mengatakan bahwa pembangunan daerah adalah proses pembangunan yang berlangsung secara terus
menerus dan berkelanjutan yang dilaksanakan di
daerah yang menyangkut berbagai aspek ekonomi,
sosial, politik dan budaya dengan melekatkan
potensi yang ada.
Ignatius mengatakan pembangunan daerah tersebut
bisa disebut sebagai pembangunan partisipatif,
yaitu model perencanaan pembangunan melibatkan pemerintah, legislatif, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
dan elemen masyarakat lainnya yang mengarah pada terwujudnyadaerah pemerintahan yang baik (Good
Governance) dalam rangka menentukan kebijakan
dan arah pembangunan daerah.
“Salah satu proses yang paling penting dalam menciptakan tujuan dari pembangunan tersebut adalah perencanaan pembangunan,” kata Ignatius.
Ignatius mengatakan program pembangunan, harus diawali dengan pencanangan yang terarah, terukur, sesuai aspirasi dan cermat, serta juga tuntutan masyarakat. terkait dengan itu, musrenbang yang kita laksanakan hari ini, merupakan wujud pembangunan, partisipasi serta perencanaan pembangunan, melibatkan masyarakat secara langsung dalam keputusan berdasarkan Amanat UU Nomor. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan.
Rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan
rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat
melalui setiap tahapan musrenbang, dimana
didalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi
dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non pemerintah sekaligus untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Perencanaan pembangunan yang kita rancang diharapkan tidak hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada saat ini, namun juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa mendatang.
“Untuk itu diperlukan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada disekitar kita”kata Ignatius.
Komitmen tinggi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut harus juga sejalan dengan penanganan yang komprehensif dan inovatif, penerapan prinsip berkelanjutan, serta penanganan yang terintegrasi dan tidak parsial.
“Kegiatan musrenbang ini, diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dengan pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan solusi atas beragam keterbatasan yang dimiliki dan mampu melahirkan perencanan yang lebih sinergis dan tepat sasaran,”kata Ignatius. (Sel)
