Timika (timikabisnis) – Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) Kabupaten Mimika tahun 2021 hanya mencapai 36,62 persen, membuat Kabupaten Mimika berada diposisi sembilan se Provinsi Papua.
“MCP kabupaten Mimika berada di urutan ke sembilan, seharusnya dengan APBD tertinggi dia harus ada di nomor satu,”kata Kepala Satgas Direktorat
Kordinator dan Supervisi (Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria, kepada wartawan di Pendopo Rumah Negara Timika, Papua, Senin (14/2/2022) usai rapat koordinasi evaluasi dan sosialisasi MCP bersama pejabat di lingkungan Pemkab Mimika.
Masa pandemi COVID-19 sering menjadi alasan dalam pencapaian tersebut, namun yang menjadi penyebab rendahnya capaian adalah kurangnya komitmen dari pimpinan daerah dan juga ego sektoral yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
“Jadi Inspektur sebagai pengawas MCP pada saat kordinasi dengan OPD, Bapenda, BPKAD kurang mendapatkan dukungan karena mereka se level, tetapi kalau pimpinan puncak komitmen pasti lebih mudah. Tadi saya minta setiap tiga bulan Inspektur melaporkan kepada Wakil Bupati kinerja setiap pimpinan OPD,”kata Dian.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika,Papua, dalam arahannya mengatakan sejak tahun 2018 menjadi kabupaten prioritas yang menjadi pembinaan dan pendampingan KPK.
Realisasi atau capaian MCP Kabupaten Mimika pada tahun 2021 yang di laksanakan oleh 10 OPD sebesar 36,62 persen untuk se Provinsi Papua.
Sehingga Kabupaten Mimika berada di urutan ke sembilan dengan realisasi delapan area intervensi .
Adapun capaian delapan area intervensi tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD Kabupaten Mimika dengan realisasi 50,6 persen, Pengadaan Barang dan Jasa dengan capaian 26,6 persen, Perijinan dengan capaian 46,8 persen, Pengawasan APIP dengan capaian 51,2 persen, Manajemen ASN dengan capaian 26 persen, Optimalisasi Pajak Daerah dengan 66,2 persen, manejemen aset daerah 21,7 persen, Tata kelola keuangan desa dengan capaian 3,2 persen.
“Kita berusaha semaksimal mungkin sehingga dari peringkat 9 ini bisa naik menjadi 5 besar atau 3 besar untuk pencapaian MCP di Papua. Butuh komitmen, butuh kerjasama dengan OPD secara khusus delapan area monev yang harus dicapai. Komitmen ini juga harus dilakukan dengan pengawasan dan pendampingan dari Inspektorat,” kata Gomar. (sel)
