Anggota DPRD Mimika dari Komisi A, Thobias Alberth Maturbongs/Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika dari Komisi A, Thobis Alberth Maturbongs mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk segera mengaktifkan kembali tenaga honorer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memprioritaskan Orang Asli Papua (OPD).
“Tenagah honorer yang pernah dijanjikan untuk dikembali bekerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk segera diaktifkan untuk mendukung kinerja diseluruh OPD, namun dengan syarat tenaga yang diaktifkan kembali adalah benar benar tenaga honorer yang sudah lama bekerja. Namun tenaga honorer tersebut harus mengakomodir 70 persen dari jumlah tenaga honorer bagi Orang Asli Papua (OAP) dan sisanya 30 persen bagi warga non-Papua,”tegas Thobias Maturbongs di kanto DRPD Mimika, Senin (7/3/2022).
Menurutnya, dengan memprioritaskan OAP dalam pengaktifkan honorer ini demi mewujudkan affirmative action atau keberpihakan pemerintah daerah bagi pendayagunaan SDM asli Papua, khususnya Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika. Diketahui jumlah tenaga honor yang diajukan OPD dan Distrik berjumlah 2.584 orang, yang kini tengah dicek validasinya.
“Para tenaga honor memiliki peran penting sebagai pendukung operasional pemerintahan termasuk di kantor DPRD Mimika, dan tidak konsistennya pengangkatan kembali para tenaga honorer, seperti yang disaksikannya sendiri. Ia menduga ada tindak praktek titipan tenaga honor dari oknum oknum tertentu, dan itu fakta terjadi,”katanya.
Menurutnya, masalah yang disampaikan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mimika terkait kurangnya kapasitas SDM lokal Mimika bisa dicarikan solusi, seperti contohnya melatih dan memberikan pembekalan ilmu pengetahuan praktikal, sehingga putra-putri asli daerah bisa lolos mengerjakan soal-soal seleksi yang kini mengutamakan keahlian komputer.
“Masalah minimnya pendayagunaan SDM asli Papua di tanahnya sendiri bertalian erat dengan isu ‘merdeka’ yang terjadi di Papua dan bahkan di Kabupaten Mimika. Dengan pendekatan hati nurani dari pemerintah daerah, diyakininya bisa menjawab persoalan itu,”tuturnya.
Thobias Albert Maturbongs Anggota DPRD Mimika asal partai PDI Perjuangan itu menambahkan, SDM asli Papua harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mengisi berbagai posisi di OPD-OPD pemerintah. Sehingga benar-benar terjadi Orang Asli Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri serta mampu melayani dan membangun daerahnya. (opa)
