MIMIKA,(timikabisnis.com) – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengingatkan pentingnya kehadiran langsung seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Mimika yang akan berlangsung dalam sidang paripurna DPRK dalam beberapa hari ke depan.
Penegasan tersebut disampaikan Emanuel Kemong saat memimpin apel pagi pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, kehadiran kepala OPD sangat diperlukan karena mereka bertanggung jawab memberikan penjelasan atas capaian program, pelaksanaan kegiatan, serta berbagai persoalan yang menjadi perhatian DPRK, termasuk rendahnya penyerapan anggaran.
Karena itu, Emanuel meminta seluruh kepala OPD memastikan seluruh dokumen pendukung LKPJ disiapkan secara lengkap dan akurat. “Mereka juga diminta menyusun jawaban atas berbagai masukan dan tanggapan yang nantinya disampaikan fraksi-fraksi DPRK,” ujarnya.
“Mekanismenya, setelah kami sampaikan LKPJ akan ada tanggapan fraksi, setelah itu kita memberi jawaban. Saya harap semua kepala OPD duduk dan merumuskan laporan pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan,” ujar Emanuel.
Ia juga mengingatkan agar selama proses pembahasan LKPJ berlangsung tidak ada pimpinan OPD yang meninggalkan daerah untuk mengikuti kegiatan lain, kecuali agenda yang benar-benar membutuhkan kehadiran mereka.
Menurut Emanuel, perjalanan dinas yang bersifat teknis cukup diwakilkan oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu, perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis atau kebijakan penting tetap dapat dihadiri oleh kepala OPD.
“Tidak ada masalah kalau kepala OPD atau pejabat terkait melakukan perjalanan dinas. Tetapi jangan sampai hanya urusan teknis, pimpinan juga harus ikut pergi. Saya harap ini menjadi perhatian, karena hal tersebut juga menjadi sorotan di masyarakat,” tegasnya.
Kendati demikian Ia berharap seluruh pimpinan OPD dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk mematangkan bahan pertanggungjawaban masing-masing sehingga proses pembahasan LKPJ bersama DPRK dapat berjalan lancar, efektif, dan menghasilkan evaluasi yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.(Liddya Bahy)
