MIMIKA,(timikabisnis.com) – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) terus mendorong penguatan Program Kampung Sehat di Kabupaten Mimika melalui kolaborasi lintas sektor.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan lintas pemangku kepentingan yang digelar YPMAK selaku pengelola dana kemitraan PTFI di Hotel Swiss-Belinn, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 29–30 April 2026, itu melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Dinas Kesehatan Mimika, Bappeda, Dinas PUPR, kepala puskesmas di wilayah intervensi, serta mitra pelaksana lokal seperti Yayasan RUMSRAM, Yapari, dan YEP.
Forum tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi dalam pelaksanaan Program Kampung Sehat yang telah berjalan lebih dari lima tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Dolfin Maturbongs, menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar sektor agar pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih efektif dan terarah.
Menurutnya, meski perencanaan program telah disusun dengan baik, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat agar hasil yang dicapai lebih optimal.
“Apa yang kita rencanakan sangat baik, tetapi implementasinya belum maksimal. Karena itu, kolaborasi antarmitra dan lintas sektor harus benar-benar diperkuat agar tujuan bersama bisa tercapai,” ujar Dolfin.
Ia juga menyoroti potensi tumpang tindih program akibat lemahnya koordinasi antara puskesmas dan tim pelaksana Kampung Sehat.
Tanpa penyelarasan yang jelas, kata dia, intervensi di lapangan berisiko saling beririsan, memicu duplikasi kegiatan, serta menyebabkan ketidakakuratan data.
Sementara itu, Deputi Program YPMAK, Bily Korwa, menegaskan bahwa kolaborasi kini menjadi kebutuhan utama dalam mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat.
Ia mengatakan YPMAK terus bertransformasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan di Mimika.
Salah satu gagasan yang didorong dalam forum tersebut adalah pembentukan kampung percontohan sebagai model keberhasilan integrasi program lintas sektor.
Model itu diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing daerah.
Di sisi lain, Project Manager Yayasan Care Peduli, Tengku Rodan, mengatakan pertemuan ini juga diarahkan untuk mendorong penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara mitra pelaksana dan fasilitas layanan kesehatan di wilayah intervensi.
Menurutnya, MoU tersebut penting sebagai dasar hukum yang mengatur pembagian peran serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan program.
Selain itu, forum ini juga menargetkan terbangunnya sistem satu data yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif.
Sistem tersebut diharapkan mampu mencatat seluruh aktivitas pelayanan kesehatan secara real time dan transparan, baik dari pemerintah maupun mitra program.
“Harapannya, melalui kesepakatan dan sistem yang terintegrasi, semua pihak memiliki acuan yang jelas dalam bekerja sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
