TIMIKA (timikabisnis) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama unsur keamanan, Komandan Kodim (Dandim) 1710, Komandan Rayon (Danyon) Brimob Papua Tengah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, di Aula pertemuan kantor DPRK Mimika. Rabu (15/4/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta sinergi antar instansi dalam menangani berbagai isu yang berkembang di wilayah Mimika.
Pertemuan dihadiri Kepala Kesbangpol Mimika Ronny Maryen, Danyon Brimob Papua Tengah, Kompol Onisimus Umbu Sairo, S.I.K. Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf. Teuku Jozanda. Sementara itu dari Komisi I dipimpin Oleh Ketua Komisi I Alfian Akbar Balyanan, wakil Ketua Komisi I, Daud Bunga, Sekretaris Anton Pali’, Anggota Matius Yanengga, Anton Alom, Iwan Anwar, Ester Rika Komber, Frederikus Kemaku, dan Agustinus Murib
Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan mengatakan tujuan RDP ini untuk mengetahui bagaimana pemetaan wilayah yang tergolong rawan serta wilayah yang tingkat konfliknya sudah menurun. Kami juga berterima kasih kepada Danyon dan Dandim yang hadir dalam rapat ini,” ujar Alfian
Alfian menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara legislatif, eksekutif, dan aparat keamanan. Menurutnya, keamanan dan kedamaian adalah dasar utama untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Mimika.
Pada kesempatan tersebut, Dandim Teuku Jozanda, mengatakan terkait kondisi keamanan lebih menitik beratkan pada ketegasan hukum positif, penanganan aspirasi masyarakat, serta langkah-langkah preventif untuk mencegah potensi kericuhan.
Sementara itu, Danyon Brimob, Kompol Onisimus Umbu Sairo, S.I.K. menyampaikan laporan situasi keamanan serta strategi yang diterapkan, termasuk penggunaan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap kegiatan pengamanan. Danyon juga menegaskan komitmen untuk selalu melayani dan menjembatani aspirasi masyarakat dengan cara yang tertib dan sesuai aturan.
Untuk wilayah konflik, Danyon menekankan adanya pembangunan pos keamanan di titik rawan, sedangkan di Kapiraya baiknya dibentuk tim harmonisasi, jangan sampai berlarut-larut.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Mimika, menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan dalam membina kesatuan bangsa, yaitu dengan memantau dinamika politik daerah, serta mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan harmoni sosial.
Wakil Ketua Komisi I, Daud Bunga menyatakan langkah penanganan konflik sebaiknya dilakukan dengan pendekatan humanis, kepada tokoh adat maupun agama. “Pemerintah dapat memberikan honor kepada tokoh-tokoh adat demi terjaganya keamanan”, ujarnya.
Sekretaris Komisi I, Anton Pali’, menyatakan tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan hati yang tulus melayani.
Anton menyarankan bagaimana pemerintah mendata potensi konflik sehingga bisa dilakukan langkah pencegahan bila terindikasi ada kriminal.
Di kwamki Narama banyak warga ber KTP daerah lain, lebih banyak dibanding warga Mimika. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam mendata warga di kwamki Narama.
Alfian mengatakan hasil RDP yang disampaikan pihak keamanan maupun Kesbangpol akan menjadi bahan penting bagi Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPRK Mimika dalam merumuskan langkah-langkah penanganan ke depan. (don)
