MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika didorong untuk menguasai kemampuan public speaking secara profesional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan narasumber dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI), Sandra Erawanto, usai memberikan materi kepada para pejabat daerah dalam kegiatan pelatihan yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Mimika, Senin (8/12/2025).
Menurut Sandra, public speaking bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum, tetapi juga seni mempengaruhi, menginspirasi, serta membentuk persepsi publik di tengah arus informasi yang semakin cepat.
“Setiap pernyataan pejabat publik memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat dan keberhasilan kebijakan pemerintah. Karena itu, komunikasi publik harus disampaikan secara terukur dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, komunikasi publik dalam konteks pemerintahan tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra pemerintah serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Sandra mengingatkan para pejabat publik agar lebih peka terhadap kondisi sosial. Pernyataan yang disampaikan secara reaktif atau emosional, menurutnya, berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Ucapan pejabat tidak boleh menimbulkan gejolak sosial, terlebih jika dibarengi perilaku hedonis atau pamer kemewahan yang dapat melukai perasaan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa materi pelatihan disesuaikan dengan arahan Bupati Mimika, khususnya terkait etika pergaulan internasional dan etika komunikasi lintas sektor di Kabupaten Mimika.
Sebagai daerah yang menjadi lokasi salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, Mimika kerap akan mendapat kunjungan berbagai etnis dan warga negara asing. Kondisi ini menuntut pejabat publik memiliki standar komunikasi yang baik, mulai dari bahasa tubuh, cara berpakaian, hingga gaya berbicara yang santun dan profesional.
Selain meningkatkan kemampuan komunikasi,pelatihan public speaking tersebut juga diarahkan untuk mendorong perbaikan pelayanan publik. “Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah mampu menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing,”ungkapnya.
“Jabatan yang diamanahkan negara harus dijalankan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti pamer kemewahan atau perilaku yang menyusahkan masyarakat,” katanya.
Sandra menambahkan, peningkatan kualitas komunikasi dan perubahan perilaku pejabat publik menjadi kebutuhan penting mengingat Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tertinggi di Indonesia.
“Pejabat Mimika harus profesional, memiliki adab dan etika, serta mampu menjadi teladan dalam komunikasi publik maupun interaksi sosial,” ujarnya.
Sandra juga menegaskan tiga fungsi utama aparatur sipil negara (ASN), yakni sebagai pelayan publik, perekat pemersatu bangsa, dan pelaksana kebijakan publik.
“Dalam pelayanan publik, ASN tidak boleh membeda-bedakan masyarakat. ASN harus menjadi perekat pemersatu bangsa serta pelaksana kebijakan publik,” pungkasnya.(Lyddia Bahy)
