Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE/ Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Munculnya usulan dan saran dari sejumlah anggota DPRD Mimika untuk melihat kembali isi dari KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten MImika Tahun 2023, karena disinyalir banyak program yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE mengaku hal itu wajar dan semestinya dapat dilakukan.
“Saya kira wajar bila adanya permintaan dari sejumlah anggota dewan agar KUA PPAS APBD 2023 dibahas kembali bersama OPD tehnis, karena menurut mereka banyak program untuk kepentingan masyarakat tidak terakomodir dan bahkan lebih memprioritaskan program Multiyears yang menyedot anggaran cukup besar,”tegas Yohanis Felix Helyanan,SE kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Dikatakan Waket II DPRD yang akrab disapa Jhon Thie ini, kalau berpatokan kepada KUA PPAS yang disusun TAPD Pemda Kabupaten Mimika saat ini sedang dipelajari dewan, diduga bisa menimbulkan masalah. Dan bila memungkinkan waktu cukup, maka komisi komisi dapat menjalankan perannya dengan membahas kembali dengan OPD.
“Kalau kita berpatokan kepada apa yang sudah disusun TAPD dalam bentuk KUA PPAS, anggaran lebih banyak diprioritaskan untuk kegiatan multiyears saja, banyak penganggaran yang bisa saja dikemudian hari bermasalah dan dapat berujung kepada hukum,”jelasnya.
Lebih lanjut kata Jhon Thie, terkait dengan anggaran untuk program Multiyears yang mencapai Rp 1,1 triliun yang sudah diplot adalah sebuah angka yang cukup besar, ila dimanfaatkan untuk program untuk kepentingan masyarakat lebih bermanfaat.
“Kami (DPRD) harus jeli melihat persoalan ini, kita harus melihat secara jeli KUA PPAS bersama sama, kita juga harus hati hati dan tidak mau terperangkat bila nantinya berurusan dengan hukum,”ungkapnya.
Sebagaimana visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika adalah pembangunan dari kampung ke kota, harus sama sama dapat kita wujudkan dengan memprioritaskan program program yang ada pada APBD 2023 yang seharusnya benar benar menyentuh masyarakat.
“Adanya upaya pemerintah daerah untuk meminta persetujuan kepada beberapa lembaga negara untuk program multiyears ditangguhkan, pada prinsipnya dewan sangat mendukung,”tutupnya. (opa)
