Timika (timikabisnis) – Serapan Anggaran Pemda Mimika sampai bulan September masih dikisaran 37 persen, hal ini terungkap saat rapat Koordinasi yang dipimpin Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR) dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Rakor berlangsung di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Selasa (27/9/2022).
Saat ditemui awak media usai pertemuan tertutup itu menjelaskan, Rakor itu tentang evaluasi dan monitoring pekerjaan yang sudah dikerjakan sejak awal tahun 2022 sampai sekarang.
“Kemudian kita lihat apa yang kita perlukan lagi yang harus kita kerjakan dan urgensi. Di akhir tahun pekerjaan yang akan dimasukkan dalam APBD perubahaan. APBD perubahan sudah jadi tapi ada beberapa perubahan-perubahan yang yang disesuaikan dengan kondisi,” ujarnya.
JR menjelaskan, Rakor itu juga membahas terkait masalah-masalah yang dihadapi OPD-OPD, sehingga bisa ada tindak lanjut pada tahun 2023 depan. Selain itu juga pembahasan terkait dengan langkah-langkah yang harus dibuat untuk menghadapi tahun 2023-2024 dan juga terkait dengan Pemilu Serentak 2024.
“Kita harus siap terkait dengan Pemilu terutama didata penduduk dan lain-lain, itu saja,” kata Johannes.
Kemudian terkait dengan penyerapan anggaran Johannes mengaku sedikit emosi saat pembahasan itu, pasalnya rata-rata penyerapannya bervariasi ada masih 20 persen tapi fisik rata-rata ada yang bisa sampai 80 persen.
“Terkait dengan keuangan saat ini kondisi kita 32 persen realisasi keuangan, tapi kita lagi gas ini supaya bisa segera dicairkan dan diproses untuk pelaksanaan realisasi keuangan. Tapi kan realisasi keuangan ini sangat tergantung dengan progress fisik di lapangan. Jadi kurang lebih begitu kalau bicara rata-rata fisik, pembangunan sudah rata-rata 55 persen, kalau kita tadi hitung rata-rata keuangannya masih 37 persen,” jelasnya.
Lagi kata JR, untuk APBD Perubahaan ini ada penambahan anggaran kurang lebih Rp700 miliar sehingga pihaknya mencoba melakukan rasionalisasi.
“Rasionalisasi ini kalau ternyata berlebihan maka kita simpan sebagai dana untuk biaya-biaya tak terduga. Kalau biaya- biaya tak terduga ini untuk pencairannya tidak bagus kalau nilainya lebih besar. Waktu kemarin kita menambah Rp700 miliar karena kemarin rencananya banyak tapi sekarang kita masih rasionalisasi,” tandasnya. (tim)
