Timika (timikabisnis) – Menanggapi polemik pesawat pemda Mimika, Komisi B DPRD Mimika mengagendakan pertemuan dengan pihak Asian One Air selaku operator untuk mendengar keterangan terkait pengelolaan pesawat Pemda Mimika, Jumat (12/8).
Ketua Komisi B, Nurman Karupukaro saat diwawancarai wartawan mengatakan, komisi B sebelumnya sudah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan dan Aset Daerah, hari Jumat besok rencananya kami akan memanggil pihak Asian One Air untuk mendengar apa yang menjadi kendala mereka, sehingga kita bisa mencari solusi terhadap utang yang sudah dikeluarkan BPK lewat Audit.
Sesuai rekomendasi BPK yaitu untuk menyelesaikan hutang sebesar 21 miliar terhadap aset pemerintah yang digunakan oleh operator Asian One, karena ini merupakan kepemilikan daerah maka DPR sebagai lembaga pengawas merasa perlu untuk mengawal kasus ini agar bisa diselesaikan.
Kemudian untuk peruntukannya, kalau memang sudah selesai kontrak apakah akan dilanjutkan kontraknya dengan Asian One atau kepada operator lain, mekanismenya kita serahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan dan Bagian Aset Pemda.
“Sehingga tidak banyak orang harus berasumsi-asumsi diluar, kita ini cuma berpatokan pada hasil audit BPK terhadap LKPJ Bupati tahun 2021, kata Nurman.
Karena sudah diangkat pada saat Rapat Paripurna, maka komisi B yang tupoksinya pengawasan bidang ekonomi merasa perlu mendengarkan keterangan dari Dinas Perhubungan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dinas Perhubungan, kami berkesimpulan bahwa kami juga harus mendengarkan keterangan dari pihak Asian One terhadap masalah ini.
Bersyukur Asian One sudah menyurati ke pemerintah daerah ditembuskan ke Bupati, DPRD dan instansi terkait, kita tidak ada mencari kesalahan orang atau bermaksud mematikan karakter orang, karena ini menyangkut hutang piutang pemerintah dan perusahaan operator yang menggunakan aset daerah, yang mana masing-masing punya hak dan kewajiban.
“DPRD sebagai Pengawas jelas punya tupoksi kerja, salah satunya adalah pengawasan, fungsi pengawasan itulah yang kami lakukan. Dalam hal ini DPR perlu tahu perjanjian ini menguntungkan atau tidak, dari awal peruntukannya seperti apa, dan masyarakat dapat apa, kami sebagai wakil masyarakat patut bertanya dong”, kata Nurman.
Ini kan aset daerah yang diperuntukkan buat pelayanan untuk masyarakat, maka perlu DPRD melakukan pengawasan yang betul-betul kepada aset-aset yang milik pemerintah daerah. Tidak hanya pesawat masih banyak lagi, nanti mungkin ada transportasi darat, laut, dan semua yang merupakan aset daerah, tutupnya. (don)
