Foto bersama Kepala Kesbangpol Mimika, Yan Slamet Purba bersama staff dengan Komisi A DPRD Mimika usai pertemuan,Senin (8/8/2022)/foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnisnis.com) – Dalam kegiatan pengawasan Komisi A DPRD Mimika pada, Senin (8/8/2022) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten Mimika, Yan Slamet Purba bersama staff yang membahas berbagai hal dalam menghadapi pesta demokrasi.
Rombongan Komisi A DPRD Mimika dippimpina langsung oleh Daud Bunga,SH, Sekretaris Komisi A Reddy Wijaya dan anggota komisi lainnya seperti H. Iwan Anwar,SH,MH, Thobias Albert Maturbongs dan Yan Sampe,SE.
Dalam pertemuan singkat tersebut berbagia hal dibahas, mulai dari besaran anggaran yang dikelola Kesbangpol tahun 2022 , kegiatan kegiatan yang melekat pada Kesbangpol, serta usulan dan kebutuhan operasional kendaraan dan pembangunan ruang rapat serta besaran anggaran parpol yang diterima setiap parpol dan juknis tentang prosedur penambahan sembilan kursi DPRK dari jalur otsus.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, Yan Slamet Purba mengakui dalam usulan APBD Perubahan taun 2022 telah mengusulkan untuk membuat ruang rapat yang representative agar setiap rapat rapat dengan mitra bisa terlaksana, dirinya berharap dalam tahun ini ruang rapat tersebut sudah bisa digunakan.
“Kami usulkan di perubahan untuk ruang rapat sebesar Rp 70 juta, ruang rapat kami saat ini sangat kecil. Kami berharap dengan ruangan rapat yang baru nanti setiap saat bisa kami gunakan untuk rapat dengan mitra mitra kami seperti paguyuban,”kata Yan Slamet.
Dijelaskan Yan Slamet, selain ruang rapat dalam APBD Perubahan dana kegiatan untuk bida sebesar Rp 620 juta dan mengusulkan penambahan biaya SPPD perjalanan dinas sebesar Rp 700 juta, sehingga total untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi sebesar Rp 1 miliar.
“Untuk sosialisasi tentang tambahan Sembilan kursi dari jalur Otsus hingga saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis dari Biro Hukum Provinsi. Seluruh kepala Kesbangpol se Provinsi Papua akan dipanggil dan akan diberikan masukan terkait juknis soal tambahan anggota DPRK dari jalur Otsus,”jelasnya.
Hal lain yang saat ini dibutuhkan oleh Kesbangpol adalah kendaraan dinas operasional sebab saat ini hanya Kepala Badan saja yang memiliki kendaraan sementara kendaraan operasional tidak ada.
“Kami memang butuh kendaraan dinas operaisonal untuk mendukung tugas dan operasional seluruh staff, apalagi memasuki tahun tahun politik ini tugas dan tanggungjawab akan semakin banyak, sehingga membutuhkan kendaraan operasional,”katanya.
Sedangkan untuk dana bantuan dana parpol, Yan Slamet mengatakan besaran dana bantuan parpol bisa ditingkatkan dengan mekanisme DPRD yang memngusulkan kepada Bupati, lalu Bupati mengajukan ke Gubernur.
“Besaran dana bantuan parpol bisa diusulkan untuk dinaikkan, setelah ada usulan dari DPRD sudah ke Bupati, dan bupati sudah meneruskan ke Gubernur. Tinggal Gubernur membuat surat lalu Bupati mengeluarkan Perbup. Jadi usulan peningkatan bantuan parpol tergantung dari DPRD sendiri,”terang Yan Slamet.
Menanggapi keluhan soal tidak adanya kendaraan dinas Operasional roda empat dan rda dua, H. Iwan Anwar,SH,MH meminta agar Kesbangpol dapat mengusulkan di APBD Perubahan.
“Kebutuhan kendaraan roda empat untuk operasional itu sangat penting untuk kelancaran tugas tugas seluruh staff Kesbangpol, karena itu bisa diusulkan di APBD Perubahan atau nanti di tahun 2023 bisa dimasukkan,”ungkapnya.
H. Iwan Anwar juga berharap kepada Kesbangpol untuk giat melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada partai partai atau lembaga sosial kemasyarakatan tentang pembagian daerah pemilihan apalagi sudah disahkan provinsi Papua Tengah.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Mimika, Daud Bunga,SH meminta kepada Kesbangpol Mimika agar setiap ada sosialisasi atau kegiatan kegiatan tentang penguatan kelembagaan dan wawasan kebangsaan bisa melibatkan DPRD Mimika lebih khusus Komisi A.
“Kesbangpol harus berkolaborasi dengan Komisi A bila ada kegiatan sosialisasi atau pembinaan kelembagaan baik parpol maupun organisasi serta kegiatan wawasan kebangsaan untuk melibatkan dewan,”pinta Daud Bunga. (opa)
