Wakil Bupati Mimika, Johanis Rettob,S.Sos,MM /Foto : husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Persoalan pendidikan di kabupaten Mimika hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, walaupun dalam presentase oleh Bappeda Provinsi Papua secara umum mengalami kenaikan namun itu hanya dilihat dari sekolah sekolah yang ada di kota saja, sementara fakta dilapangan bahwa persoalan pendidikan masih butuh perhatian dan masih jauh dari harapan kita semua.
“Pendidikan di Kabupaten Mimika kalau kita melihat yang di presentasekan oleh Bapeda Provinsi secara umum dari Kabupaten Mimika itu dia naik, tetapi yang dinilai itu hanya sekolah – sekolah yang ada di Kota Timika. Saya sebenarnya berharap, kita Kabupaten sendiri kita harus membuat peta index pendidikan di setiap Kabupaten, setiap kecamatan, setiap Distrik. Tapi yang pasti bahwa Mimika kekurangan Guru, dimana sekolah yayasan masih butuh 111 Guru, sedangkan di Negeri 76 Guru,”tegas Wakil Bupati Mimika Johanis Rettob,S.Sos,MM kepada wartawan di Gedung MPCC YPMAK Timika, Rabu (9/2/2022).
Selanjutnya Wabup Jhon Rettob mengakui bahwa untuk mendidik anak anak usia sekolah itu wajib dilakukan diusia emas dari seribu hari pertama sampai dengan delapan tahun agar kedepan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik.
“Ada guru tapi, guru tidak pernah mengajar, kebanyakan guru ada di tempat lain. Itu yang sangat mempengaruhi indeks pendidikan. Saya kasi catatan bahwa ada beberapa guru – guru PNS yang ditarik dari sekolah yayasan ke sekolah Negeri, dipindahkan tempatnya. Sesudah satu tahun guru – guru masih menempati di tempat yang sebelumnya dia mengajar. Terus pertanyaanya knapa tidak diabsen mereka,”tuturnya.
Wabup mencontohkan, ada guru yang mengajar di salah satu SD di Atuka dan dapat SK ditarik untuk ditempatkan di SD Negeri.
“Nah, pertanyaannya apakah kita pemerintah melihat itu secara baik, kita tidak melihat ini. Ini tidak boleh terjadi sebenarnya kasihan generasi muda kita. Generasi anak Mimika terutama mereka anak orang asli Papua yang ada di pedalaman dan di pesisir dan ini tidak boleh terjadi. Dan sampai saat ini masih ada anak – anak di pesisir dan pedalaman masih banyak yang buta huruf,”katanya.
Berdasarkan survey yang dilakukan bahwa guru – guru di Mimika ini masih kekurangan untuk sekolah – sekolah yayasan dan sekolah Negeri sebanyak.
“Artinya bahwa kita lihatlah banyak sekolah gurunya berlebihan tapi ada sekolah yang sama sekali tidak ada guru, artinya bahwa guru – guru yang mengajar hanya guru yang kontrak dan guru Honor. Saya sudah turun di Pesisir, pedalaman yang kita lihat, ternyata guru -guru di satu sekolah muridnya 200 bahkan sampai 200 an lebih, tapi gurunya cuma tiga orang,”ungkap Wabup.
Coba kita bayangkan apabila ini terjadi dan ini terjadi, berarti Guru ini mengajar di enam kelas, yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa hasilnya, pasti tidak ada hasilnya.
“Kita lihat di Kabupaten Mimika, ini saya bicara terus terang. Begitu banyak guru yang ada di Mimika tapi guru – guru yang ada Mimika ini mereka masuk saja ikut tes pegawai negeri dalam formasi guru, tapi begitu menjadi pegawai negeri langsung ditarik di kantor – kantor. Guru – guru semua tidak ada, ini yang terjadi. Apakah kita mau konsisten seperti itu, jangan menggunakan fasilitas itu,”tutur Wabup.
Wabup mengatakan sarusnya kita melakukan pendataan kembali guru – guru, kita kembalikan ke sekolah – sekolah karena memang kita kekurangan guru. Ini yang penting dan otomatis pendidikan kita pasti turun
“Banyak sekali guru yang ada di Dinas – dinas sebagai apa saja, ada yang sebagai bendahara, sebagai TU, sebagai apa saja, segala macam. Padahal mereka ini guru, Masuk dalam formasi Guru, sesudah dapat guru atau dapat jadi Pegawai Negeri terus kabur dari Guru. Ini tidak boleh terjadi,”tegasnya.
Ditahun 2022 ini pemerintah harus meningkatkan dan lebih mulai fokus pada hal – hal begitu, karena pendidikan itu merupakan hal utama dalam meningkatkan SDM kedepan. (opa)
