Anggota Komisi C DPRD Mimika, Novian Kulla, S. Kom/Foto: husyen opa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Pasca peristiwa konflik yang berkepanjangan beberapa tahun lalu, kini Warga yang ada di distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika saat ini membutuhkan perumahan yang layak huni dari Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Pasca konflik beberapa tahun lalu banyak rumah warga asli rusak bahkan hancur berkeping keping dan hingga saat ini banyak warga kehilangan tempat tinggal. Karena itu, mohon menjadi perhatian Pemerintah daerah untuk bisa membangun dan menyediakan rumah yang layak untuk mereka tinggali, “kata anggota Komisi C DPRD Mimika, Novian Kulla, S. Kom kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (9/11) siang.
Kwamki Narama yang dulunya menjadi zona konflik dan kini secara perlahan warganya mulai berangsur angsur sadar akan kedamaian dan hidup rukun satu sama lain.
“Dengan kondisi keamanan yang kini mulai kondusif dan warga kini mulai membangun dan merubah wajah Kwamki Narama harusnya diiringi dengan pembangunan dari berbagai sektor, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak bagi warga, “tegas Novian Kulla politisi muda asal Partai Nasdem ini.
Novian mengakui, warga Kwamki Narama kini banyak yang harus tinggal dalam satu rumah lebih dari Dua Kepala Keluarga, karena itu pemerintah harus menyediakan dan membangun rumah yang baru bagi kepala keluarga baru serta memperbaiki rumah rumah yang rusak akibat pertikaian beberapa tahun lalu, “pintanya.
Kwamki Lama dan Kwamki Narama sekarang ini sudah berbeda, kalau dulu orang hanya kenal dengan sebutan daerah konflik namun kini kebangkitan Pemuda dan masyarakat di Kwamki Narama mulai baik dengan mengisi kegiatan kegiatan positif.
“Warga yang mendiami Kwamki Narama saat kini sudah berubah jauh dari sebelumnya, karena itu pemerintah harus memprioritaskan pembangunan dari berbagai sektor dan lebih khusus ketersediaan rumah yang layak huni bagi warga, “serunya.
Pemerintah harus segera mendorong program pembangunan rumah bagi warga asli di Kwamki Narama melalui APBD Induk 2021 mendatang.
“Karena kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan prioritas, sehingga kedepan secara bertahap pemerintah melalui OPD tehnis harus mendorong dan mengakomodir sektor perumahan untuk warga asli, ” katanya. (Opa)
