MIMIKA, (timikabisnis.com) – Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif melalui berbagai kebijakan strategis. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, pengalokasian anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelibatan aktif masyarakat lintas agama, suku, dan budaya.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, saat memberikan paparan dalam Pleno Konferensi Kota Toleransi (KKT) II bertema Mimika Learn and Sharing melalui Zoom, Senin (16/11/2026), dari Hotel Horison Diana, Timika,Mimika,Papua Tengah.
Dalam paparannya, Agustina menegaskan bahwa toleransi tidak boleh hanya menjadi nilai sosial yang digaungkan, tetapi harus menjadi bagian integral dari arah pembangunan daerah.
Menurutnya, nilai-nilai toleransi telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan, memperkuat partisipasi publik, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
Agustina menjelaskan, Kota Semarang memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan sosial. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa yang berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras, serta posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus pusat aktivitas transportasi darat, laut, dan udara, Semarang membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu merawat persatuan dan menjamin kesetaraan bagi seluruh warga.
Ia mengatakan,Salah satu implementasi kebijakan inklusif tersebut terlihat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah Kota Semarang berhasil meningkatkan jumlah penghayat kepercayaan yang mencantumkan identitas kepercayaannya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dari sebelumnya 73 orang menjadi 266 orang.
Selain itu, pemerintah daerah juga menghadirkan layanan jemput bola dan pendampingan administrasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik.
Ia mengungungkapkan,Berbagai upaya tersebut turut mengantarkan Kota Semarang meraih sejumlah capaian. Semarang menduduki peringkat ketiga nasional dalam Indeks Kota Toleran (IKT), memperoleh nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 84,14, serta meraih Juara I Harmoni Award Kementerian Agama Tahun 2025.
Dikatakan Agustina Wilujeng Pramestuti. bahwa,Penguatan komitmen tersebut juga diwujudkan melalui dukungan anggaran sekitar Rp1,38 triliun yang dialokasikan untuk berbagai program toleransi dan inklusi melalui sejumlah kebijakan dan perangkat daerah.
“Semua kebijakan harus berbasis pada realisasi yang menjadi bagian dari toleransi dan gotong royong. Karena itu, komitmen anggaran menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis,” ungkap Agustina Pramestuti.
Selain dukungan anggaran,lanjutnya, Pemerintah Kota Semarang memperkuat ekosistem toleransi melalui penerbitan sejumlah regulasi sepanjang periode 2024 – 2026.
“Kebijakan tersebut mencakup penyelenggaraan hak asasi manusia (HAM), rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat kecamatan, hingga penguatan kerukunan masyarakat di lingkungan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW),”ungkapnya.
Lagi katanya,Pemerintah Kota Semarang juga memperkuat regulasi terkait penyelenggaraan toleransi, pendidikan Pancasila, dan wawasan kebangsaan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa nilai-nilai keberagaman tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tumbuh sebagai kesadaran bersama di tengah masyarakat.
“Di tingkat akar rumput, berbagai program partisipatif terus dikembangkan. Di antaranya melalui penguatan FKUB di 16 kecamatan, pembentukan aliansi damai masyarakat, pelibatan 100 tokoh perempuan melalui FORPELA, serta penyelenggaraan diskusi ketahanan sosial dan forum kewaspadaan dini di tingkat kelurahan,”tuturnya.
Semangat keberagaman juga diwujudkan melalui kegiatan kebudayaan lintas agama, salah satunya Karnaval Lintas Agama yang melibatkan sekitar 1.500 institusi dan komunitas.
Berbagai perayaan keagamaan, festival budaya, serta kegiatan gotong royong menjadi ruang perjumpaan bagi masyarakat untuk mempererat persaudaraan dan membangun sikap saling menghormati antarkelompok.
Tidak hanya berfokus pada kerukunan antarumat beragama, pembangunan inklusif di Semarang juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, pekerja rentan, serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan sosial.
Saat ini, kata Dia,Pemerintah Kota Semarang telah menghadirkan tujuh Rumah Inspirasi Disabilitas di tujuh kecamatan. Fasilitas tersebut ditargetkan terus dikembangkan hingga menjangkau seluruh 16 kecamatan pada 2027.
Selain itu, berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain perlindungan bagi perempuan, santunan duka bagi warga miskin, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta beasiswa bagi anak-anak yang kehilangan orang tua.
Menutup paparannya, Agustina menegaskan bahwa keberhasilan membangun kota toleran tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan program pemerintah. Diperlukan keteladanan aparatur sipil negara (ASN), konsistensi dalam memberikan pelayanan publik yang adil, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keharmonisan lingkungan.
“Toleransi harus menjadi bagian dari seluruh aktivitas pelayanan ASN, bukan semata-mata karena adanya perda toleransi. Kita ingin membangun ekosistem yang memungkinkan toleransi hadir di mana saja dan kapan saja,” pungkasnya.(Liddya Bahy)

