MIMIKA,(timikabisnis.com) – Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menjadi tempat lahirnya komitmen bersama untuk memperkuat toleransi, inklusivitas, dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026, berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia menyepakati Deklarasi Mimika yang memuat 11 komitmen untuk memperkuat toleransi dan harmoni dalam keberagaman.
Deklarasi tersebut disepakati dalam rangkaian KKT II yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Senin (16/11/2026). Deklarasi bertajuk Untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia itu menjadi salah satu hasil penting konferensi yang mempertemukan pemerintah daerah kabupaten/kota, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Melalui deklarasi tersebut, seluruh peserta menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan sekaligus fondasi kehidupan bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama. Komitmen itu juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang toleran, inklusif, aman, dan damai.
Toleransi tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan publik, perlindungan hak konstitusional warga negara, dialog lintas agama, serta kolaborasi nyata seluruh elemen masyarakat.
Bupati Mimika, Johanes Rettob, dalam sambutannya mengatakan bahwa toleransi merupakan fondasi demokrasi dan pembangunan inklusif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kehidupan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.
“Toleransi adalah fondasi demokrasi dan pembangunan inklusif. Kemajuan sebuah kota atau kabupaten tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kemampuan kita menciptakan ruang yang adil, aman, dan setara bagi seluruh kelompok masyarakat,” ungkap Johanes.
Ia berharap para peserta membawa pesan perdamaian dari Mimika ke daerah masing-masing. Selain itu, para peserta diharapkan dapat memperkenalkan Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan terbuka bagi kunjungan maupun investasi.
Menurut Johanes, penyelenggaraan konferensi ini tidak hanya menjadi ruang untuk memperkuat toleransi dan kerukunan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi daerah, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perhotelan, transportasi, serta perekonomian masyarakat Mimika.
Dalam deklarasi yang ditetapkan di Mimika pada 16 November 2026 tersebut, seluruh peserta menyampaikan sejumlah pernyataan dan komitmen bersama.
Kami, seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, dan seluruh peserta Konferensi Kota Toleran 2026 di Kabupaten Mimika, menyadari bahwa:
1. Keberagaman merupakan kekayaan dan fondasi kehidupan bangsa Indonesia.
2. Toleransi merupakan bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Diskriminasi dan intoleransi dapat mengancam kohesi sosial dalam tata kebinekaan Indonesia.
5. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam membangun masyarakat yang inklusif.
6. Masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas merupakan mitra strategis pemerintah serta aktor penting dalam memajukan toleransi dan membangun kerukunan.
7. Perjumpaan lintas identitas agama dan budaya merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik dan mengukuhkan keberagaman Indonesia.
8. Praktik baik toleransi, inklusi, dan harmoni di berbagai daerah perlu dikembangkan, diperluas, dan direplikasi.
Berdasarkan kesadaran tersebut, seluruh peserta berkomitmen untuk:
1. Memperkuat toleransi dan inklusivitas di daerah dengan memastikan regulasi daerah yang mendukung kemajuan toleransi serta pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif.
2. Melindungi hak seluruh warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan menjamin mobilisasi aparatur daerah yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban.
3. Mencegah dan menangani diskriminasi atas dasar agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial.
4. Memperkuat peran forum-forum bersama antarwarga negara, terutama FKUB, dalam menjalankan fungsi penguatan literasi di dalam dan antaragama.
5. Mengembangkan ruang perjumpaan lintas identitas untuk memediasi dan memitigasi konflik sosial serta melaksanakan pendidikan publik yang dibutuhkan.
6. Mengarus utamakan dialog lintas agama dalam pencegahan dan penanganan berbagai persoalan terkait pendirian rumah ibadah, interaksi lintas identitas, kemajuan toleransi, dan penghapusan eksklusi.
7. Memperkuat pendidikan toleransi dan penguatan keberagaman bagi generasi muda.
8. Mengembangkan kebijakan publik yang toleran, inklusif, dan tidak diskriminatif.
9. Melindungi kelompok rentan dan kelompok korban dalam berbagai kasus yang melanggar maupun berpotensi melanggar hak-hak konstitusional mereka.
10. Memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun dan memajukan ekosistem toleransi serta tata pemerintahan yang inklusif dan harmonis di daerah.
11. Membangun jejaring kota dan kabupaten toleran dan inklusif di Indonesia.
Deklarasi Mimika selanjutnya ditandatangani oleh para pihak sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menjalankan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Melalui deklarasi ini, Mimika tidak hanya menjadi tuan rumah konferensi, tetapi juga menjadi ruang pertemuan berbagai elemen bangsa untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Semangat merawat harmoni dari timur Indonesia diharapkan menjadi bagian dari gerakan bersama untuk memperkokoh persatuan bangsa, menjaga keberagaman berlandaskan Pancasila, serta membangun Indonesia yang toleran, inklusif, dan damai.(Liddya Bahy)

