TIMIKA, (timikabisnis.com) – Dalam rangka meningkatkan Koordinasi dalam penanganan kecelakaan kapal Kantor Pencarian dan Pertolongan melaksanakan Rapat Koordinasi SAR dan Rencana Kontingensi Kecelakaan Kapal.
Kegiatan Rakor yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Selasa (19/11/2024) dibuka oleh Pj. Bupati Kabupaten Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito, serta dihadiri Forkopimda Kabupaten Mimika.
Pj. Bupati Mimika Valentinus Sumitor dalam sambutanya mengatakan, Pentingnya rapat koordinasi ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan kerjasama antara instansi atau organisasi yang memiliki peran dalam operasi SAR.
“Dengan rapat koordinasi ini terjalinya sinergitas dan kerjasama antara instansi atau organisasi yang memiliki peran dalam operasi pencarian dan pertolongan. Untuk itu mari kita selalu optimalkan tugas penyelamatan sehingga apa yang menjadi visi dan misi pencarian dan pertolongan dapat tercapai,”ungkapnya.
Sementara, Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Brigjen TNI (Mar) Edi Prakoso, S.E., M.M., M. Tr. Opsla.yang dibacakan PKPP Ahli Madya Retno Budiharto, S.E., M. Si. menyampaikan terima kasih kepada pejabat Bupati Mimika beserta seluruh jajaranya, serta seluruh pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Tengah yang telah bersedia hadir dalam Rapat Koordinasi SAR guna menyusun rencana kontingensi kecelakaan kapal diwilayah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita semua harapkan.
Ia mengatakan, Rapat koordinasi SAR ini juga sebagai sarana/media konsolidasi antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika dengan stakeholder terkait guna menguatkan kapasitas dan kapabilitas, memperkokok kerja sama dan sekaligus berkontribusi terhadap penguatan visi Basarnas yaitu terwujudnya pencarian dan pertolongan andal dan efektif.
Kegiatan rapat koordinasi SAR dan rencana kontingensi ditutup dengan kesepahaman hasil pembahasan bersama terkait pelaksanaan penanganan kecelakaan kapal yang nantinya akan ditandatangani bersama oleh pimpinan instansi atau stakeholder terkait. (Red)
