MIMIKA,(timikabisnis.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mulai bergerak mengawal perencanaan pembangunan sektor kesehatan tahun anggaran 2027. Langkah awal ini ditandai dengan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika untuk membahas Rencana Kerja (Renja) 2027, Jumat (16/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRK Mimika tersebut menjadi bagian dari upaya legislatif untuk memastikan program yang disusun pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan sejak awal diharapkan dapat menyelaraskan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui organisasi perangkat daerah (OPD) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),serta haskl reses dan kunjungan kerja legislatif.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, didampingi Sekretaris Komisi III, Herman Tangke Pare, ST, serta anggota komisi, yakni Elias Mirip, SE, Rampeani Rachman, S.Pd, dan Benyamin Sariria, SE. Dan didampingi langsung Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom.
Dari pihak Dinkes Mimika, hadir Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan, Marselino Mameyau, bersama jajarannya. Sementara itu, RSUD Mimika hadir langsung Direktur RSUD Mimika, dr. Faustina Helena Burdam, MPH, beserta jajaran.
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengatakan pembahasan Renja bersama OPD mitra merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran tahun 2027.
Menurutnya, keterlibatan legislatif sejak tahap perencanaan diperlukan agar program yang disusun pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Ini merupakan agenda Komisi III dalam rangka pembahasan Renja bersama mitra komisi sebelum masuk ke tahapan pembahasan anggaran tahun 2027. Kami ingin memastikan bahwa Renja yang disusun benar-benar memuat aspirasi masyarakat, baik yang kami himpun melalui reses dan kunjungan kerja maupun yang disampaikan melalui Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Herman Gafur.
Ia menegaskan, program prioritas yang telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan mendapat dukungan dari Komisi III. Namun, apabila masih terdapat kebutuhan yang belum terakomodasi, pihaknya akan memberikan masukan dan telaan kepada OPD terkait agar dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan rencana kerja.
“Kalau program prioritas sudah masuk dalam Renja, tentu kami akan memberikan dukungan. Namun, jika masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi, tugas kami di komisi mitra adalah memberikan masukan dan telaan agar dapat dipertimbangkan oleh OPD,” jelasnya.
Herman menambahkan, seluruh program yang direncanakan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana strategis masing-masing OPD. Dengan demikian, program yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia mengapresiasi keterbukaan Dinkes dan RSUD Mimika dalam memaparkan program kerja serta menerima berbagai masukan dari anggota Komisi III. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses, kunjungan kerja, maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Herman secara khusus menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan di RSUD Mimika. Ia menegaskan bahwa ketersediaan obat-obatan, alat medis, serta makanan dan minuman bagi pasien harus menjadi perhatian dalam penyusunan Renja dan anggaran tahun 2027.
“Kami berharap tiga hal ini tidak boleh luput dari perhatian, yakni obat-obatan, alat medis, serta makan dan minum pasien. Hal-hal mendasar seperti ini harus benar-benar diperhatikan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Herman, pemenuhan kebutuhan tersebut membutuhkan koordinasi yang baik antara Dinkes dan RSUD Mimika agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.
Ia berharap kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pasien dapat diakomodasi sejak tahap perencanaan sehingga pembahasan anggaran selanjutnya menjadi lebih terarah.
Sekretaris Komisi III DPRK Mimika, Herman Tangke Pare, mengatakan hasil pembahasan bersama Dinkes dan RSUD Mimika akan menjadi bahan bagi legislatif dalam mengawal program prioritas sektor kesehatan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah usulan pengembangan RSUD Mimika untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui diskusi yang kita lakukan sejak pagi hingga siang ini, ada sejumlah usulan dari RSUD yang harus kita perjuangkan, khususnya terkait pengembangan rumah sakit. Intinya, kegiatan hari ini menunjukkan semangat dan kepedulian kita bersama terhadap pembangunan dan pelayanan di Mimika,” ungkap Herman Tangke Pare.
Ia berharap koordinasi antara Komisi III dan OPD mitra terus diperkuat agar berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan dapat diidentifikasi sejak awal dan diperjuangkan melalui proses perencanaan maupun penganggaran.
Anggota Komisi III DPRK Mimika, Rampeani Rachman, menilai pembahasan Renja sejak awal merupakan langkah positif dalam membangun kemitraan antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah program berjalan, tetapi juga dimulai sejak penyusunan rencana kerja dan penentuan prioritas kegiatan.
“Ini merupakan langkah awal yang baik. Kita mengawal dari awal, bukan menunggu ketika program sudah berjalan baru kemudian saling menyalahkan. Ketika kita sudah mengetahui rencana kerja eksekutif sejak awal, maka pengawasan dan pelaksanaannya dapat berjalan searah,” kata Rampeani.
Ia menjelaskan, pembahasan bersama OPD mitra memberikan kesempatan kepada anggota legislatif untuk menyampaikan masukan terhadap program yang perlu diperkuat sekaligus memastikan aspirasi masyarakat mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Dengan pengawalan sejak tahap awal, program yang disusun diharapkan lebih terarah dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom, turut menyoroti sejumlah persoalan pelayanan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Renja 2027. Ia berharap berbagai permasalahan yang berulang setiap tahun dapat diidentifikasi sejak awal dan dicarikan solusi melalui perencanaan program serta penganggaran yang tepat.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah penumpukan pasien di RSUD Mimika. Menurut Asri, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit serta penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Ia menilai puskesmas perlu dioptimalkan agar pelayanan kesehatan tidak sepenuhnya bertumpu pada RSUD. Untuk itu, puskesmas harus didukung sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain pelayanan di wilayah perkotaan, Asri juga menekankan pentingnya pemerataan akses kesehatan di wilayah pesisir dan pegunungan, terutama terkait ketersediaan transportasi serta distribusi tenaga medis.
“Untuk wilayah pesisir, persoalan transportasi dan pemerataan penempatan tenaga medis di setiap fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian. Puskesmas pendukung juga perlu dilengkapi fasilitas yang memadai agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik,” ujarnya.
Ia berharap berbagai persoalan tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan tahun 2027 sehingga pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah penyelesaian yang lebih terarah.
Sementara itu, Plh Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Marselino Mameyau, mengapresiasi inisiatif Komisi III DPRK Mimika yang menggelar pembahasan Renja bersama OPD mitra sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting bagi legislatif dan eksekutif untuk saling memberikan masukan agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap koordinasi seperti ini dapat terus dilakukan sehingga program pemerintah daerah semakin terarah dan pelaksanaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pemaparan program prioritas, perwakilan bagian Program Dinkes Mimika menjelaskan bahwa penyusunan Renja mengacu pada kebijakan nasional, termasuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang mencakup 12 indikator pelayanan.
Sejumlah program prioritas yang dipaparkan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penanggulangan tuberkulosis (TB), pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, eliminasi malaria yang ditargetkan pada 2030, serta penanganan HIV.
Selain program nasional, Dinkes Mimika juga merencanakan sejumlah program yang diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, khususnya pemerataan akses pelayanan kesehatan dari kampung hingga perkotaan.
Program tersebut antara lain pembangunan puskesmas pembantu (pustu), penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan di wilayah pesisir dan pegunungan, pembiayaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), dan alat kesehatan.
Dinkes juga memprioritaskan pengembangan dan rehabilitasi puskesmas guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar.
Dalam forum tersebut, turut dibahas usulan pembangunan Puskesmas Wania yang telah beberapa kali diajukan, tetapi masih terkendala persoalan lahan. Kendala tersebut membutuhkan koordinasi lebih lanjut agar rencana pembangunan fasilitas kesehatan itu dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya,Direktur RSUD Mimika, dr. Faustina Helena Burdam, MPH, mengapresiasi langkah Komisi III DPRK Mimika yang membuka ruang koordinasi dan kolaborasi melalui pembahasan Renja lebih awal.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak rumah sakit untuk menyampaikan gambaran program prioritas yang direncanakan pada tahun anggaran 2027.
Menurutnya, pembahasan awal akan membantu menyamakan pemahaman antara pihak rumah sakit dan Komisi III sebelum memasuki tahapan pembahasan anggaran.
“Kehadiran kita di sini untuk membahas Renja tahun 2027. Ini bisa disebut sebagai prapembahasan agar Komisi III sebagai mitra dapat mengetahui apa yang menjadi fokus dan prioritas RSUD Mimika. Dengan begitu, ketika pagu anggaran sudah diketahui, pembahasan akan lebih mudah,” jelasnya.
Faustina menyebutkan, terdapat empat fokus utama RSUD Mimika dalam penyusunan Renja 2027, yakni peningkatan pelayanan, pemenuhan fasilitas, ketersediaan alat kesehatan, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Keempat aspek tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Ia berharap koordinasi dengan Komisi III DPRK Mimika dapat terus diperkuat agar program yang direncanakan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.(Anis Batalotak)
