Timika, 15/1 – Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Paumako Timika, Papua dalam beberapa tahun terakhir terhambat lantaran kondisi dermaga lama mengalami penurunan sedalam lebih dari satu meter.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Paumako Husni Anwar Tinota kepada Antara di Timika, Selasa, mengatakan penurunan dermaga lama Paumako sudah berlangsung selama beberapa tahun. Akibatnya, dermaga yang dibangun tahun 1990-an sepanjang 95 meter itu kini tidak bisa difungsikan maksimal untuk tempat sandar sekaligus bongkar muat barang kapal.
“Dermaga lama itu sudah mengalami penurunan 1,5 meter. Itu terjadi sudah beberapa tahun. Praktis dermaga itu tidak bisa difungsikan maksimal, hanya bisa digunakan untuk sandar dan bongkar muat kapal-kapal berukuran kecil dengan muatan yang tidak terlalu banyak. Kami khawatir dermaga lama itu bisa ambruk jika tidak segera diperbaiki,” kata Husni.
Menurut dia, seluruh aktivitas bongkar muat barang kapal maupun bongkar muat penumpang kapal Pelni menggunakan fasilitas dermaga baru sepanjang 120 meter yang selesai dibangun sekitar tahun 2013. Dermaga baru tersebut berada persis di samping dermaga lama Paumako.
Akibat penumpukan kapal barang maupun kapal penumpang di dermaga baru tersebut, waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Paumako bisa lebih dari tiga hari.
“Dulu saat dermaga lama masih difungsikan, pembongkaran 300 thius (peti kemas) hanya makan waktu satu hari. Esoknya kapal sudah bisa berlayar kembali ke Surabaya atau Makassar. Tapi sekarang dengan jumlah yang sama bisa butuh waktu lebih dari tiga hari. Itupun kalau tidak ada kapal lain yang antre menunggu giliran bongkar barang,” jelas Husni.
Molornya proses bongkar muat barang di Pelabuhan Paumako tersebut, demikian Husni, juga dikeluhkan oleh sejumlah perusahaan jasa pelayaran seperti PT Spil, PT Temas dan PT Tanto dan lainnya mengingat biaya yang mereka keluarkan selama proses tersebut membengkak ratusan juta rupiah.
Terhadap permasalahan tersebut, UPP Paumako telah melaporkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub maupun terus berkoordinasi dengan jajaran Pemkab Mimika melalui Dinas Perhubungan.
Permasalahan utama belum bisa dibangunnya berbagai fasilitas publik di Pelabuhan Paumako baik dermaga, terminal dan sarana lainnya lantaran lahan kawasan pelabuhan tersebut masih disengketakan oleh Pengusaha Soemitro, pemilik Grup Usaha Serayu di Timika.
“Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah lama menyiapkan anggaran untuk pembangunan fasilitas dermaga maupun sarana penunjang lain di Pelabuhan Paumako, tapi sampai sekarang tidak bisa dibangun karena masih ada klaim dari salah satu pihak bahwa lahan kawasan Pelabuhan Paumako itu miliknya,” kata Husni.
Ia berharap sengketa lahan kawasan Pelabuhan Paumako antara Pemkab Mimika dengan Pengusaha Soemitro segera diselesaikan agar ke depan kawasan itu bisa ditata lebih baik dan rapih untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa pelayaran.
“Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Pemkab Mimika untuk membangun dan menata kawasan Pelabuhan Paumako. Saya pernah bertugas di Asmat, kami bisa bangun dermaga Asmat dan Mumugu dan sekarang sudah bisa difungsikan dengan baik untuk pelayanan masyarakat,” kata Husni yang baru bertugas sebagai KUPP Kelas III Paumako sejak 5 November 2018.
Husni mengatakan kondisi kawasan Pelabuhan Paumako sekarang ini sangat memprihatinkan. Fasilitas terminal penumpang berkonstruksi papan yang dibangun tahun 1990-an hingga kini tidak bisa diperbaiki dan hanya bisa menampung puluhan orang tanpa didukung dengan sarana MCK, air bersih dan fasilitas pendukung lainnya.
Yang lebih ironis, Kantor UPP Kelas III Paumako yang juga berkonstruksi papan berbentuk panggung beberapa tiang penyanggahnya sudah banyak yang miring dan bisa ambruk setiap saat.
“Sangat-sangat prihatin, masa Timika yang kaya dengan sumber daya alamnya ini tidak memiliki pelabuhan yang representatif. Apalagi tahun 2020 Timika menjadi salah satu kota penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON). Apa kata orang luar nanti kalau melihat kondisi Pelabuhan Paumako. Mohon dukungan semua pihak untuk melihat permasalahan ini biar cepat diselesaikan,” tutur Husni. (*)