Anggota DPRD Mimika dari Komisi C, Den B Hagabal / Foto : Istimewa
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika berhrap pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat memberikan prioritas sebuah program kepada Pengusaha Lokal Orang Asli Papua dan tidak membenturkan pengusaha lokal dengan program melalui Pokok Pikiran (Pokir) dewan.
“Kami dewan mendapatkan keluhan dari beberapa pengusaha lokal asli Papua yang ditolak oleh OPD untuk mendapatkan pekerjaan dengan alasan semua terakomodir ada pada Pokir Dewan, ini bahasa yang kami dapat dari beberapa pengusaha lokal. Alasan ini sangat tidak bijaksana, kalau memang ada program yang merupakan jatah bagi pengusaha lokal Papua harus diberikan. Jangan alasan bahwa telah masuk dalam Pokir dewan, lalu program di APBD yang begitu besar mau dikemanakan,”tegas anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra, Den B Hagabal, kepada wartawan, Selasa (22/3/2022).
Hagabal menyayangkan kalau ada pernyataan dari pimpinan OPD atau staff OPD kepada pengusaha lokal yang datang untuk meminta pekerjaan dan program untuk dikerjakan.
“Suka tidak suka para pengusaha lokal asli Papua harus diberikan kesempatan untuk juga bisa berkembang, bukan lagi alasan pembinaan lalu mereka diberikan pekerjaan drainase dengan nilai Rp 20 juta atau Rp 30 juta saja. Lalu kapan mereka pengusaha lokal Papua bisa maju dan berkembang sama dengan pengusaha lainnya kalau mereka tidak diprioritaskan untuk sebuah pekerjaan, “tanya Hagabal.
Dirinya mengaku, saat ini kebanyakan pengusaha atau kontraktor lokal susah mendapatkan pekerjaan dan lebih didominasi oleh kontraktor kontrakto besar dengan modal serta memiliki alat penunjang yang memadai.
“Kontraktor lokal sekarang ini sangat sulit mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dari OPD, kalau dulu malah mereka bisa dengan mudah dapat pekerjaan. Karena itu, mohon kepada Bupati untuk bisa menegaskan kepada OPD OPD untuk lebih memprioritaskan pengusaha lokal,”pintanya.
Anggota Komisi C DPRD Mimika dari Fraksi Nasdem, Novian Kulla,S.Kom/Foto : Istimewa
Sementara anggota Komisi C dari Fraksi Nasdem, Novian Kulla,S.Kom mengakui dengan alasan program program yang saat ini diusulkan kebanyakan ada masuk pada Pokir dewan, ini sangat merugikan dengan menjual nama dewan.
“Terkesan OPD sengaja membenturkan pengusaha lokal Papua dengan dewan melalui Pokir dewan, lalu dimana keberpihakan kepada kontraktor lokal sebagaimana amanat Otonomi Khusus. Pengusaha lokal diabaikan dan tidak diberikan kesempatan untuk berkembang, hanya diberi dengan jumlah anggaran sangat kecil,”ungkap Novian Kulla.
Novian berharap bukan saja pengusaha lokal diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek proyek fisik saja, akan tetapi juga dilakukan pembinaan sehingga mereka bisa lebih baik dan kwalitas pekerjaan dari mereka bisa menjadi lebih baik kedepan.
“Program yang diberikan kepada pengusaha lokal itu harus diberikan di pertengahan tahun, jangan di akhir akhir tahun sehingga pekerjaan mereka terbengkalai hanya karena batas waktu yang terlalu mepet. Karena diberikan kesempatan di akhir tahun, sehingga hasilnya banyak proyek yang terlambat alias mangkrak,”katanya. (*opa)
