MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Kesehatan memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) dengan membangun kolaborasi lintas sektor.
Langkah tersebut diawali melalui pertemuan persiapan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mimika yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima, Kamis (17/9/2026).
Tim tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor sehingga penanggulangan TB di Kabupaten Mimika dapat berjalan lebih terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Godfried Maturbongs, mengatakan penanganan TB tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Dari tahun ke tahun itu dia bertambah. Tapi bukan berarti kita Dinas Kesehatan bersama pemerintah daerah Kabupaten Mimika tidak melihat hal itu,” kata Godfried.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat membantu memperluas penemuan kasus sekaligus mempercepat penanganan pasien TB di Mimika.
“Justru kita sekarang lagi berusaha bagaimana mencari dan menemukan sebanyak mungkin sehingga bisa kita antisipasi dalam hal penanganan pasien-pasien TB,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan bahwa TB harus dipandang sebagai persoalan bersama karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari lingkungan, kondisi sosial ekonomi, kualitas tempat tinggal, perilaku masyarakat, hingga mobilitas penduduk.
Menurut Ananias, pembentukan tim tidak boleh berhenti pada penerbitan surat keputusan. Tim harus memiliki target, pembagian tugas, indikator kinerja, mekanisme pelaporan, serta evaluasi yang jelas.
“TBC harus dipandang sebagai persoalan bersama. Penanggulangan TBC di Kabupaten Mimika tidak boleh dipandang semata-mata sebagai tugas Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan semata,” ungkapnya.
Ananias juga meminta agar penanganan TB diarahkan pada penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien hingga menyelesaikan pengobatan, serta pemutusan rantai penularan.
Ia menilai keterlibatan pemerintah distrik, kampung, hingga masyarakat sangat penting, terutama dalam menjangkau wilayah yang memiliki akses pelayanan kesehatan terbatas.
Selain itu, Ananias menyoroti pentingnya penguatan pendataan serta penghapusan stigma terhadap pasien TB. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan sekaligus mengukur capaian program penanggulangan TB di Mimika.
Pertemuan persiapan pembentukan TP2TB tersebut diharapkan menghasilkan struktur tim, pembagian tugas dan fungsi, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta rancangan Keputusan Bupati Mimika.
Pemerintah daerah juga mendorong agar program penanggulangan TB terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
“Melalui kolaborasi lintas sektor ini kami berharap dapat memperkuat penemuan kasus, memastikan keberlanjutan pengobatan, mengurangi stigma dan diskriminasi, serta mendukung target nasional eliminasi TB pada 2030,” tandasnya.(Liddya Bahy)
