MIMIKA,(timikabisnis.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan dan menekan produksi pertanian di wilayah tersebut.
Plt. Kepala DTPHP Mimika, Abdul Haris Sudharmono, mengatakan dampak El Nino dapat dirasakan secara luas, terutama terhadap ketersediaan air bagi tanaman pangan dan hortikultura.
Menurutnya, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi petani melalui sejumlah langkah sederhana, salah satunya dengan menyediakan sumber air di sekitar lahan pertanian.
“Untuk tanaman jangka pendek seperti padi dan sayur-mayur, terutama cabai, memang sangat membutuhkan air. Petani masih bisa mengatasinya dengan membuat sumur-sumur di sekitar area pertanian,” kata Abdul Haris, Kamis (17/9/2026).
Ia menjelaskan, cabai menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian karena produksinya sangat dipengaruhi ketersediaan air. Gangguan produksi cabai juga berpotensi memengaruhi inflasi karena komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang kenaikan harga pangan.
Selain mendorong petani memanfaatkan sumber air yang tersedia, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas dinas serta memberikan arahan secara rutin kepada petani di lapangan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam (JIAT) melalui program pemerintah pusat. Rencananya, sekitar 12 titik jaringan irigasi akan dibangun di sentra-sentra pertanian dan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan cukup tinggi.
“Rencana itu kalau saya tidak salah ada 12 titik. Pembangunannya diarahkan ke sentra-sentra pertanian, termasuk sawah dan daerah pengembangan yang menjadi salah satu penyumbang inflasi,” jelasnya.
Abdul Haris mengatakan pembangunan JIAT ditujukan kepada kelompok tani, bukan kepada petani secara perorangan. Penentuan lokasi dan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data kelompok tani yang telah terdaftar dan diverifikasi melalui jenjang pemerintahan.
Data kelompok tani tersebut terlebih dahulu disampaikan melalui pemerintah provinsi sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat. Proses ini dilakukan untuk memastikan kelompok tani penerima bantuan telah terdaftar dan memenuhi persyaratan.
Program pembangunan jaringan irigasi tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, sejumlah bantuan pertanian lainnya, termasuk dukungan untuk komoditas hortikultura, berasal dari Kementerian Pertanian.
Di sisi lain,kata dia, pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran pendamping untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program bantuan dari pemerintah pusat. Sebab, bantuan pemerintah pusat pada beberapa program lebih banyak berupa sarana atau barang, sedangkan kebutuhan pendukung di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan,Dampak El Nino tidak hanya berpotensi menurunkan produksi pertanian, tetapi juga dapat meningkatkan biaya produksi petani. Kondisi tersebut kemudian berpotensi memengaruhi harga komoditas di pasar.
Harga cabai, misalnya, saat ini berada pada kisaran Rp125 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram. Selain faktor produksi, distribusi dan tingginya permintaan turut memengaruhi harga komoditas pangan di wilayah Mimika.
Ia mengatakan,Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat ikut menjaga ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam kebutuhan pangan sederhana, terutama sayur-mayur.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Pemerintah daerah bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi pertanian dan dampak El Nino, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi,”tutup Abdul.(Liddya Bahy)
