Pemkab Mimika Perkuat Arah Pembangunan Kependudukan melalui Sosialisasi GDPK dan PJPK

MIMIKA, (timikabisnis.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus memperkuat arah pembangunan kependudukan melalui sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana tersebut diselenggarakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika.

Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Yohana Paliling, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, menyampaikan apresiasi kepada DP3AP2KB serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Yohana menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, penduduk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga merupakan subjek sekaligus pelaku utama pembangunan.

Ia menjelaskan, Kabupaten Mimika memiliki karakteristik penduduk yang beragam, baik dari aspek sosial budaya, ekonomi maupun persebaran wilayah. Kondisi tersebut menjadi potensi besar yang perlu dikelola melalui kebijakan pembangunan yang tepat, terencana, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberadaan GDPK dan PJPK dinilai sangat strategis sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan kependudukan berjalan secara terukur.

” Keberadaan GDPK sangat penting sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang. Sementara itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) menjadi pedoman untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang lebih terarah, terukur, serta dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah,” ujar Yohana.

Yohana menekankan sedikitnya tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kedua, pemerintah distrik diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan kependudukan hingga ke tingkat kampung dan kelurahan. Ketiga, keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, LSM, serta perguruan tinggi sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program di tengah masyarakat.

Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir juga menjadi perhatian penting. Sebab, data yang berkualitas merupakan dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan agar tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

” Pembangunan kependudukan bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan kependudukan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh peserta dan pemangku kepentingan menjadikan kegiatan sosialisasi tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

” Melalui penyusunan dan implementasi GDPK serta PJPK, kami berharap pembangunan kependudukan dapat menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pembangunan daerah demi mewujudkan masyarakat Mimika yang sehat, berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing,” tandasnya. (Lyddia Bahy).

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *