MIMIKA,(timikabisnis.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika terus mendorong peningkatan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) melalui inovasi “Mimika Peduli Data”. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digelar di Kantor Distrik Wania, Rabu (18/11/2026).
Inovasi ini digagas sebagai langkah awal untuk membenahi dan memperbarui data penerima bantuan sosial agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Aksi perubahan tersebut merupakan bagian dari implementasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026. Pada tahap jangka pendek, kegiatan difokuskan pada dua lokus percontohan, yakni Kelurahan Kamoro Jaya dan Kampung Mawokauw Jaya, Distrik Wania.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Sally Yohana Bernard Lawalata, menjelaskan bahwa inovasi tersebut dilatarbelakangi masih ditemukannya persoalan ketidaksesuaian data penerima bansos.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang sebenarnya mampu tetapi tercatat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan.
“Bagaimana kita membenahi data ini mulai dari bawah, dari kelurahan dan kampung. Karena yang paling mengetahui kondisi masyarakat adalah RT, RW, kelurahan, dan kampung. Kita ingin bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Dia,pemutakhiran data akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator, pemerintah kelurahan, hingga pemerintah kampung.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan untuk memastikan proses verifikasi dilakukan berdasarkan kondisi riil masyarakat, termasuk pemeriksaan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sally menjelaskan, proses pemutakhiran data penerima PKH dan bantuan sembako telah menggunakan sistem berbasis NIK dan alamat. Pendamping melakukan pengecekan langsung di lapangan sebelum mengusulkan perubahan data melalui aplikasi yang tersedia.
Sementara itu, Krissantono Kaluasa dari Dinas Sosial Mimika menjelaskan bahwa penentuan tingkat kesejahteraan atau desil mengacu pada pengolahan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
“Perlu dipahami bahwa pemutakhiran data tidak otomatis menjamin seseorang akan menerima bantuan. Petugas di lapangan akan melakukan pembaruan dan menyampaikan kondisi masyarakat, sedangkan keputusan penerima tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, ada kuota bantuan yang telah ditetapkan,” terangnya.
Melalui inovasi “Mimika Peduli Data”, lanyut kata Dia, Dinas Sosial Kabupaten Mimika berharap berbagai persoalan, seperti data ganda, ketidaksesuaian penerima bantuan, serta belum terakomodasinya masyarakat yang layak menerima bansos dapat diminimalkan.
Kendati demikian, diharapkan,Dengan melibatkan pemerintah kelurahan, kampung, serta unsur terkait dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data, penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Mimika diharapkan semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran. (Liddya Bahy)

