Mutasi Jabatan Pemda Mimika disoroti BKN, Men-PAN RB, Komisi ASN, Ombudsman,KSP, dan Mendagri, Bupati Jhon Rettob : Tugas Kita Akan Kembalikan Pada Posisi Yang Benar

Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob, S. Sos, MM/Foto : Anis Batalotak

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob, S. Sos, MM mengungkapkan, Saat ini Kepala daerah tidak bisa melaksanakan mutasi jabatan di enam bulan terakhir masa jabatannya, dan saya masuk di masa ini sehingga saya tidak bisa melakukannya.

Boleh dilakukan, asal ada ijin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan ada pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), ini yang kami proses, mudah mudahan mudahan mendagri mengijinkan secepatnya,sehingga kita bisa melakukan pengisian jabatan ataupun  rotasi jabatan.

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang terjadi di Pemda Kabupaten Mimika, seperti ada pejabat kosong karena pensiun, ada pejabat kosong karena sudah meninggal, ada pejabat kosong karena memang kosong,serta ada yang pindah ke tempat lain sehingga jabatan ini tidak pernah diisi, dan ini cukup lama jabatan ini kosong.

“Sehingga pada masa ini saya harus melakukan inventarisir semua posisi ini supaya kita kembalikan kepada hal yang sebenarnya, kemudian Pengembalian dalam jabatan. Artinya begini, kemarin kita semua tau bahwa ada pelantikan pejabat yang dilakukan tanpa  mengikuti norma standar prosedur dan keterampilan (NSPK) dan ada juga tidak melalui prosedur merit sistem. Kita tidak mengikuti manajemen aparatur sipil negara.
Ini jadi sorotan BKN, Men-PAN RB, Komisi ASN, Ombudsman, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Mendagri,”ungkapnya.

Kata dia, sekarang bagaimana caranya  kita harus menyampaikan hal ini kepada Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan surat surat yang disampaikan oleh BKN, Men-PAN RB, Komisi ASN, Ombudsman, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Mendagri supaya SK- SK ini dikembalikan.

“Ada beberapa dasar, kenapa harus dikembalikan, karena ada pejabat yang pangkat nya rendah tapi memimpin yang pangkat lebih tinggi, ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam jabatan tinggi prtama eselon II, eselon II itu dia mengikuti ujian lelang jabatan di jabatan A dan lulus di jabatan A, tetapi dilantik di jabatan B

“Ini tidak boleh juga, makanya ada beberapa pejabat eselon II yang terpaksa harus kita posisikan kembali karena dia tidak bisa  naik pangkat,” ungkapnya.

Karena salah satu aturan kenaikan pangkat pegawai negeri itu harus ditempatkan sesuai dengan rekomendasi komisi ASN.

“Rekomendasi komisi ASN itu mengatakan bahwa kita ini salah. Kita di Kabupaten ini salah. Sehingga Tugas kita sekarang adalah mengembalikan pada posisi yang benar. Kalau sudah pada posisi yang benar maka proses kenaikan pangkat, bisa dilakukan dengan benar,”tuturnya.

Kata Dia, sesuai jabatan yang dilantik  ini akibatnya banyak pejabat yang tidak bisa naik pangkat. “Makanya, kalau kita mau menolong pegawai negeri, maka kita harus kembalikan,” sebutnya.

Dikatakan Jhon Rettob, Adapun pegawai yang pangkatnya rendah tapi memimpin yang pangkatnya tinggi ini akan mengorbankan mereka sendiri tidak bisa naik pangkat.

Karena bawahan akan mendapatkan penilaian dari atasan. Tetapi atasan
tidak bisa  menilai  bawahanya, karena pangkat atasan lebih rendah.

Pemerintah itukan ada atuaran, Ada eselon A, eselon 4A, eselon 4B, eselon 3A, eselon 3B. Eselon 2A, Eselon 2B. Ini ada minimam pangkat persyaratan. Ini yang sebenarnya belum dimengerti baik oleh pegawai negeri. Kalau di perhatikan baik maka  akan selalu mendapatkan pangkat pilihan dan akan naik pangkat lebih cepat.

“Makanya saya selalu bilang, kalau kamu punya pangkat belum memenuhi lebih baik kamu mundur dari jabatan itu.Jika  lebih utamakan jabatan maka karir  kepegawaian akan terhambat,” ujarnya.

Sekarang kita sebagai pegawai negeri harus pilih, kita mau yang mana,”sambungnya.(Anis)

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *