Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2022 ditutup

TIMIKA (Timikabisnis.com) – Setelah lima hari melaksanakan kegiatan Musrenbang, akhirnya pada sore tadi, Jumat (16/4) bertempat di Kantor Bappeda Sp2, Kepala Dinas Ir. Yohana Paliling mengumumkan hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2022, yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan Musrenbang.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan asistensi imputan Renja OPD kedalam System Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku selama 5 hari dari tanggal 9-16 maret 2021.

“Pelaksaan kegiatan seharusnya berlangsung selama tiga hari, tetapi tidak bisa dalam waktu sesingkat itu” ucapnya.

Hasil rekapan pembahasan Renja perangkat daerah untuk Tahun 2022, adalah sebagai berikut jumlah program sebanyak 132 program, jumlah kegiatan sebanyak 371 kegiatan, dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1.027 sub kegiatan.

Mewakili Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Sekretaris Daerah, Michael R. Gommar,S.STP.,M.Si menutup kegiatan Musrenbang Tahun 2022 didampingi Kepala Dinas Bappeda Yohana Paliling dan Wakil Ketua II DPRD Johanes Felix Helyanan.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa selama tiga hari ini telah di lakukan pengimputan program dan kegiatan, yang merupakan prioritas kegiatan dari para pimpinan OPD dan juga menjadi program prioritas dari visi dan misi Bapak Bupati Mimika.

Pagu anggaran sudah ditetapkan oleh Tim Anggaran kepada setiap OPD terkait, diharapkan para pimpinan OPD untuk melakukan pengimputan dan juga perencanaan program dan kegiatan.

“Kiranya program dan kegiatan yang sudah disusun atau yang dihimpun ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian pencapaian visi dan misi Bapak Bupati dan wakil Bupati Mimika di Tahun anggaran 2022” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengambil langkah strategis dengan menyusun perencanaan pembangunan untuk melakukan tahapan dan mekanisme yang digariskan dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan daerah.

Juga dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksaan rencana pembangunan daerah melalui proses perencanaan dengan menggunakan aplikasi SIPD seperti yang diamanat oleh Permendagri No 70 Tahun 2019.

Menurutnya Implementasi Permendagri 70 tahun 2019 bukan hanya dialami oleh Kabupaten Mimika tetapi juga menjadi tantangan, acuan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat.

Sebelumnya sudah dilakukan pengimputan di permendagri 70 di Tahun 2019 tetapi dalam pelaksanaan penatausahaan akhirnya kembali lagi menggunakan Sistem Data (SIMDAT) keuangan daerah.

“Hal ini memang menjadi tantangan tetapi juga menjadi pembelajaran bagi kami semua, sehingga kedepan seluruh proses tahapan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggung jawaban bisa diawasi, bisa dikontrol dengan baik ditingkat kabupaten bahkan ditingkat pusat.

Dalam kesempatan itu juga, Michael membuat catatan kepada Bappeda dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mimika agar lebih dapat melakukan koordinasi, penyempurnaa, dan penajaman visi dan misi program prioritas target indicator kinerja.

“Sehingga seluruh program yang diusulkan harus sinkron dan sinergi dengan indicator yang sudah tertuang di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan restra OPD sesuai dengan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun tahun anggaran 2022 yang tentunya mewakli seluruh aspirasi dan juga keterwakilan dari kebutuhan program prioritas yang ada di tingkat kampung, tingkat kelurahan, distrik dan OPD, bahkan kabupaten” Tutupnya. (ys)

Administrator Timika Bisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!