MIMIKA,(timikabisnis.com) – Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengunjungi ratusan warga pengungsi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (1/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak konflik sekaligus menghimpun aspirasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah.
Dalam kunjungan itu, Yorrys mendatangi tiga lokasi pengungsian yang menjadi tempat tinggal sementara warga asal Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi, Kabupaten Puncak. Selain berdialog dengan para pengungsi, ia juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Di hadapan Yorrys, para pengungsi menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sejak meninggalkan kampung halaman. Mereka mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama berada di lokasi pengungsian. Keinginan untuk kembali ke daerah asal pun masih tertunda karena situasi keamanan yang dinilai belum kondusif.
Selain persoalan keamanan, para pengungsi juga menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak-anak kehilangan akses pendidikan akibat terputus dari sekolah di kampung halaman, sementara para orang tua kesulitan memperoleh pekerjaan untuk menopang ekonomi keluarga. Kondisi tersebut membuat mereka bergantung pada bantuan dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Yorrys mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat terdampak konflik.
“Berbagai temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah, terutama terkait penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak, hingga langkah penyelesaian konflik secara komprehensif,” kata Yorrys.
Menurutnya, persoalan kemanusiaan di Papua membutuhkan perhatian serius dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pemangku kepentingan lainnya, agar masyarakat terdampak konflik memperoleh perlindungan serta pelayanan yang layak.
Ia menegaskan, seluruh temuan selama kunjungan akan menjadi masukan bagi DPD RI dalam merumuskan rekomendasi kepada pemerintah agar penanganan pengungsi dan penyelesaian konflik di Papua dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Kondisi yang kami temukan di lapangan menjadi gambaran nyata yang harus segera mendapat perhatian. Harapannya, rekomendasi yang kami sampaikan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat serta menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi penyelesaian konflik dan persoalan kemanusiaan di Papua,” tandasnya.(Liddya Bahy)
