Timika (timikabisnis) – Menjalankan fungsi pengawasan, Komisi I DPRK Mimika mengunjungi Kesbangpol di kantor pusat pemerintahan, Jalan Cenderawasih, SP 3  Rabu (7/5).

Kunjungan Komisi I dipimpin oleh ketua komisi Alfian Akbar Balyanan, SH, didampingi Wakil ketua, Daud Bunga, SH, Iwan Anwar, SH, Anthon Pali, SH,  Anthon Alom, Agustinus Murib, Ester Rika Komber, dan Frederikus Kemaku.

Komisi I yang membidangi bagian hukum, pemerintahan dan HAM disambut oleh kepala badan Kesbangpol, Yan Slamet Purba beserta staff di ruang rapat Kesbangpol Mimika.

Kepala Kesbangpol memaparkan pentingnya empat pilar kebangsaan untuk disosialisasikan secara masif. Menurutnya  nasionalisme ditengah masyarakat sudah menipis sehingga diinstruksikan dari pusat untuk melaksanakan pemutaran lagu Indonesia Raya di semua fasilitas umum.

“kami ada instruksi dari pusat supaya di semua fasilitas umum diperdengarkan lagu Indonesia Raya pada jam 10 pagi, mudah-mudahan pak Bupati cepat bikin kajian agar kami sosialisasi di semua fasilitas umum termasuk pemerintah”  ujarnya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan anggaran yang dikelola oleh Kesbangpol sekitar Rp. 77,8 Miliar diantaranya, Rp. 42 M untuk hibah lembaga, Rp.1,9 Miliar untuk bantuan dana Partai politik.

Adapun program utama dari Kesbangpol terkait empat pilar kebangsaan, yaitu pertama ideologi kedua wawasan kebangsaan ketiga bidang politik keempat bidang penanganan konflik.

Anggota komisi I, Anton Pali, menyarankan pentingnya komunikasi antar lembaga agar program program yang telah direncanakan dapat diakomodir dalam APBD.

“Yang menentukan sukses tidaknya kegiatan itu komunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga saya mengusulkan sebelum setiap program diajukan kita sudah sharing dulu, bicarakan itu seperti apa yang diinginkan,  komunikasi saling menguatkan sesuai dengan tupoksi masing-masing supaya lebih berjalan dengan baik” ujarnya.

Anggota Komisi I, Anton Alom, menyoroti masalah munculnya ajaran sesat di luar agama yang diakui pemerintah, ” ini berbahaya sekali, ajaran sesat ini mudah sekali pecah belah kerukunan umat beragama” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya Ideologi kebangsaan disosialisasikan  ke sekolah-sekolah, dia mencontohkan anaknya kalau ditanya bendera kita apa, mereka menjawab bintang kejora, kalau bendera Indonesia mereka jawab bendera merah putih, hal ini harus segera diluruskan, tegasnya.

Agustinus Murib menyoroti masalah banyaknya ormas-ormas bermunculan, menurutnya ini bisa menjadi masalah kedepannya, dia menyarankan pemberdayaan ormas lokal.

“Saya punya penilaian bahwa semakin banyak ormas nanti akan masalah, sebaiknya ormas lokal yang diberdayakan karena tujuan mereka membangun, kalau ormas-ormas dari luar kadang kadang tujuannya lain” tegasnya.

Ester Komber menyarankan pentingnya sosialisasi Wawasan kebangsaan kepada anak-anak sekolah, “sosialisasi atau bentuknya seperti apa yang bisa dilakukan, mungkin ada program atau kegiatan apa yang bisa membangun wawasan kebangsaan daripada anak-anak kita, karena mereka ini apa penerus kita ke depan” ujarnya.

Ketua komisi I. Alfian Akbar Balyanan, mengusulkan kepada Kesbangpol untuk mengkaji ulang bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Berdasarkan undang-undang tentang partai politik dan juga aturan-aturan turunannya seperti Permendagri bahwa negara diwajibkan untuk memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, yang di mana bantuan keuangan partai politik itu dalam rangka untuk melakukan pembinaan atau pengkaderan atau pendidikan politik di internal partai masing-masing kita di Timika. Seperti yang telah diperjuangkan oleh rekan-rekan dewan sebelumnya. Awalnya Rp. 4.600 sekarang menjadi Rp.10.000 dan itu tentu kami memberikan apresiasi kepada siapapun yang telah memperjuangkan kenaikan ini. kami harap agar mungkin di tahun ini kita segera melakukan kajian lagi untuk melakukan peningkatan terhadap bantuan keuangan partai politik ini” katanya.

Dia juga mengusulkan bantuan pembangunan gedung sekretariat partai-partai politik sebagai bagian dari pembinaan partai politik. “Saya pikir itu salah satu catatan penting yang ingin saya sampaikan di Kesbangpol, jika sekiranya hal ini mungkin kita sama-sama merumuskan kira-kira seperti apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mendukung agar partai-partai politik ini memiliki kantor sekretariat”

Alfian juga menyoroti beberapa hal apakah terkait dengan anggaran kesbangpol yang sangat kecil padahal kita tahu bahwa kesbangpol memiliki fungsi sentral untuk memelihara dan menjamin ketertiban masyarakat di Kabupaten Mimika.

Frederikus kemaku. menyoroti masalah tapal batas tadi sudah disinggung tentang konflik antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten tetangga yang sampai sekarang belum diselesaikan, sampai sekarang kira-kira langka konkrit apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, begini kita jangan gantung-gantung persoalan ini” ujarnya.

Sementara itu politisi senior, Iwan Anwar meminta gambaran terkait alokasi anggaran dari Kesbangpol. “Kami sebagai anggota DPR yang fungsinya sebagai kontrol legislasi dan keuangan itu sendiri, kami ingin mendapatkan gambaran dari Kesbangpol terkait pengelolaan keuangan 77 miliar tadi, ini saya curiga di sini hanya 50 persen yang singgah di kantor ini untuk sisanya itu adalah dana hibah yang hanya numpang lewat.

Terkait dengan empat pilar ini ini kan perlu pembiayaan, ini yang mungkin nanti kita minta program daripada kesbangpol itu tentang pengalokasian anggaran menyangkut pembinaan ideologi berapa dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembinaan ideologi ini yang idealnya seperti apa” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I, Daud Bunga, SH menyoroti koordinasi antar lembaga yang tidak berjalan dengan baik, “saya melihat memang kendala selama ini koordinasi yang tidak berjalan antara OPD dan DPR, kami di DPR khususnya komisi I juga berjuang, pada saat kita undang sebagai mitra komisi bisa disampaikan kebutuhan dari OPD untuk mencari solusi. isu-isu yang kemudian berkembang di dalam sini nanti akan kita dalami secara spesifik dalam bentuk rapat-rapat kerja bersama mitra” ujarnya.

Menanggapi masukan dari anggota DPRK, Yan Slamet Purba mengatakan semua program di Kesbangpol disesuaikan dengan anggaran yang ada, mengingat sebagian besar anggaran Kesbangpol untuk dana hibah, sehingga program yang dilaksanakan termasuk sosialisasi wawasan kebangsaan ke sekolah sekolah disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Kami merasakan bahwa kurang bisa berbuat maksimal karena keterbatasan anggaran yang ada, kami pun selalu menyesuaikan dengan anggaran tadi, sebenarnya ini dari zamannya pak Jonathan (Pj Bupati) kemarin itu bahasa kolaboratif dan inovatif terkait dengan ideologi Pancasila itu mulai dari TK terkadang SD sudah pernah disampaikan cuma belum ada kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian untuk penggunaan anggaran di Kesbangpol rinciannya ada, kalau bapak ibu dewan perlu nanti kami berikan” ujarnya. (don)