Timika (timikabisnis) – Komisi I DPRK Mimika Menyambangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang terletak dijalan SP5, Kamis (8/5/2025).
Rombongan Komisi I Dipimpin ketua, Alfian Akbar Balyanan, Wakil Ketua Daud Bunga, SH, Anthon Alom, Ester Rika Komber, Iwan Anwar, SH, Anton Pali, SH, Agustinus Murib. Turut dihadiri oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau.
Komisi I diterima oleh Kepala Badan BKPSDM ibu Hermalina W. Imbiri, SE.M.Si beserta para kabid dan staf diruang rapat BKPSDM.
Ibu Hermalina memaparkan program yang saat ini dikerjakan oleh BKPSDM diantaranya Tes CPNS Honorer Tahap I, dan proses penerbitan penetapan NIP untuk PPPK guru.
Di BKPSDM ada tiga bidang program yaitu pertama bidang mutasi dan promosi, bidang pengadaan sampai pensiun, dan bidang pengembangan aparatur.
Untuk pagu anggaran BKPSDM tahun 2025 sebesar Rp. 31,2 M, belanja operasional pegawai Rp.14 M, untuk belanja kegiatan, Rp. 16 Miliar.
Untuk tes CPNS sudah sementara dalam tahapan pengisian biodata, daftar riwayat hidup.
Untuk pendaftar CPNS secara keseluruhan dari 847 formasi, terdiri dari pelamar Orang Asli Papua (OAP) 3.313 orang, Non OAP 2.615 orang, jumlah semua pelamar 5.933. Sedangkan yang lulus sebanyak 532 orang terdiri dari OAP 405, dan non OAP 127 orang, ada juga yang tidak ada pelamar sebanyak 315 formasi.
Sedangkan PPPK Guru berjumlah 483 semua sudah diinput di aplikasi dan sementara dalam proses Penandatanganan Pertek dari kepala BKN.
Untuk SK Tenaga Kesehatan sudah ditandatangani sebanyak 1.418 SK, sisanya sebanyak 18 masih tunggu tandatangan dari mantan Bupati, Eltinus Omaleng, yang kabarnya masih berobat keluar negeri.
Anggota Komisi I, Anton Alom, mempertanyakan jumlah ASN di Kabupaten Mimika yang menurutnya sudah berlebih. “Berapa Jumlah pegawai negeri di Kabupaten Mimika saat ini, karena katanya pegawai sudah kelebihan sehingga banyak menghabiskan anggaran APBD” tanyanya.
Lebih lanjut Alom berharap setiap penerimaan CPNS, BKPSDM lebih Jeli dalam seleksi penerimaan pegawai, utamakan dari Amungme Kamoro. “Utamakan Amungme Kamoro. Tolong perjuangkan, saya tidak mau dengar lagi penerimaan dari luar” tegasnya.
Anggota Komisi I, Anton Pali, SH menyampaikan dua hal, pertama dia mengkritisi bahwa ada oknum pegawai di BKPSDM yang mempersulit terkait kenaikan pangkat ASN, menurutnya kalau sudah waktu kenaikan pangkat segera di proses jangan ada yang mempersulit.
Yang kedua Politisi Partai Nasdem ini sepakat jika penerimaan CPNS mengutamakan masyarakat Amungme Kamoro. “ Biarlah mereka menjadi tuan diatas tanah ini” ujarnya.
“APBD Rp.7 Triliun lebih, sebagian besar dipakai untuk pembiayaan honorer. Seharusnya ASN kerja baik tidak membutuhkan honorer banyak, banyak ASN menggunakan honorer sehingga mereka duduk seperti raja saja” ujarnya.
Ester Komber mempertanyakan kebijakan dari BKPSDM menyikapi permasalahan golongan dari ASN OAP yang dianggap masih belum memenuhi untuk menempati jabatan tertentu. “Setiap roling selalu ada pertanyaan dari OAP, bagaimana solusi bagi saudara OAP supaya bisa memenuhi golongannya. Apakah ada program sekolah atau bagaimana?)”, tanyanya.
Dia berharap ada keberpihakan terhadap ASN OAP, “Saya lihat mereka datang duduk saja tidak dikasi pekerjaan. Tugas Belajar atau Pelatihan bisa membantu mereka, Itu bagian dari kita yang harus diperjuangkan” tegasnya.
Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau turut mempertanyakan masalah guru kontrak beberapa waktu lalu yang diberhentikan melalui cara cara yang tidak layak. Sekitar 29 tenaga guru kontrak diberhentikan secara sepihak, ada yang diberhentikan melaui WA saja, tidak boleh datang kerja lagi.
Primus berharap ada rasa saling menghargai, “Kalau kita kerjasama semua bisa diselesaikan, ada hal hal yang perlu diperbaiki, regulasinya seperti apa, supaya tidak keributan, mari sama-sama kita saling menghargai” ujarnya. (don)
