MIMIKA,(timikabisnis.com) – Antrean panjang warga untuk mendapatkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) terjadi di kawasan Nawaripi, Timika, Mimika, Papua Tengah jadi perhatian public.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan elpiji.
Pantauan di lapangan menunjukkan warga harus mengantre cukup lama di salah satu agen, PT Mitra Indimatan, untuk mendapatkan LPG. Sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh gas dan harus datang lebih awal agar bisa mendapatkan jatah.
Pihak agen setempat menyebutkan bahwa distribusi LPG sebenarnya tetap berjalan. Bahkan, pengiriman juga telah dilakukan ke Makassar. Namun, beredar informasi adanya pembatasan kuota di wilayah tujuan yang berdampak pada kelancaran distribusi kembali ke daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Junaedi Kalla, memastikan bahwa pasokan LPG di Timika dalam kondisi aman dan mencukupi.
Ia menegaskan, antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan, melainkan faktor distribusi serta peningkatan permintaan di lapangan.
“Stok LPG masih tersedia dan cukup. Saat ini juga ada tambahan pasokan yang sedang dalam perjalanan menggunakan kapal menuju wilayah Papua,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (6/4/2026).
Pertamina juga membantah adanya kebijakan pembatasan kuota yang menyebabkan kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, langkah yang dilakukan justru bertujuan memperkuat sistem distribusi agar lebih merata dan terjamin.
Ke depan, distribusi LPG akan dioptimalkan melalui suplai langsung dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah Regional Papua Maluku. Skema tersebut diharapkan dapat mempersingkat rantai distribusi dan mengurangi potensi keterlambatan pasokan.
“Ini bukan pembatasan, melainkan upaya agar distribusi LPG semakin terjamin dengan rencana suplai langsung dari SPBE di wilayah Regional Papua Maluku,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait waktu penerapan skema tersebut.
“Kami masih melakukan perhitungan dan koordinasi. Jadwal pastinya akan segera kami sampaikan. Yang jelas, kebijakan ini akan dilakukan bersama pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat Mimika,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
