MIMIKA,(timikabisnis.com) – Sejumlah persoalan terkait fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Distrik Mimik Barat, Kabupaten Mimika, menjadi sorotan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika saat melakukan kunjungan pengawasan di wilayah pesisir tersebut, Rabu (21/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III menerima berbagai aspirasi dan melihat langsung kondisi fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Persoalan yang ditemukan meliputi keterbatasan ruangan di Puskesmas Kokonao, kebutuhan rumah bagi tenaga kesehatan, hingga fasilitas pendukung kegiatan sekolah yang belum memadai.
Rombongan Komisi III dipimpin Ketua Komisi III, Herman Gafur, SE, didampingi Wakil Ketua Komisi, Aldof Omaleng, Sekretaris Komisi, Herman Tangke Pare, ST, serta anggota Komisi III, Benyamin Sarira, SE, Elias Mirip, SE, dan Federina Matiarni, SH.
Rombongan tersebut didampingi langusng Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom, dan staf sekretariat DPRK Mimika.
Setibanya di Kota Tua Kokonao, Distrik Mimika Barat, rombongan diterima langsung oleh Kepala Distrik Kokonao, Christian P. Warinussy, S.Sos., bersama jajarannya serta unsur TNI-Polri.
Dalam agenda pengawasan tersebut, rombongan terlebih dahulu meninjau Puskesmas Kokonao untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus mendengarkan aspirasi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut.
Salah satu tenaga kesehatan Puskesmas Kokonao, Abdul Rahim, menyampaikan sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Di antaranya, keterbatasan rumah bagi tenaga kesehatan, fasilitas penampungan air bersih, pagar pengamanan, serta ruangan pelayanan yang belum memadai.
Menurut Abdul Rahim, sejumlah ruangan di puskesmas masih terbatas, bahkan ada yang berukuran terlalu kecil untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat seperti,ruangan khusus tuberkulosis (TB), instalasi gawat darurat (IGD), dan rawat inap. Selain itu, penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Kokonao menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah pesisir.
Ia juga menambahkan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) cukup banyak ditemukan di wilayah pelayanan Puskesmas Kokonao.
Usai meninjau puskesmas, rombongan Komisi III melanjutkan kunjungan ke Kantor Distrik Kokonao dan melihat sejumlah fasilitas pembangunan lainnya, termasuk fondasi gedung serbaguna yang berada di depan kantor distrik.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik Kokonao, Christian P. Warinussy, menyampaikan persoalan fasilitas pendidikan yang selama ini menjadi keluhan pihak sekolah.
Ia menjelaskan, siswa-siswi di SD YPPK Kokonao dan SD Negeri Kokonao mengalami kendala dalam melaksanakan upacara bendera maupun kegiatan sekolah lainnya karena lapangan yang tersedia kerap tergenang air.
Kondisi tersebut menyebabkan siswa-siswi kesulitan melaksanakan kegiatan yang membutuhkan lapangan secara optimal. Karena itu, Christian berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas pendukung di kedua sekolah tersebut.
Menurutnya, kebutuhan tersebut telah berulang kali diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), tetapi hingga kini belum ada jawaban.
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengatakan bahwa kunjungan pengawasan di Distrik Kokonao merupakan bagian dari upaya DPRK Mimika untuk melihat langsung kondisi pelayanan publik sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di wilayah pesisir.
Ia menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan tersebut akan diperjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah kondisi pelayanan Puskesmas Kokonao yang masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, terutama ruang IGD, ruang TB, ruang rawat inap, serta rumah bagi tenaga kesehatan.
“Ada aspirasi dan harapan yang disampaikan melalui Komisi III untuk dapat diperjuangkan pada tahun 2027, di antaranya terkait kondisi pelayanan Puskesmas Kokonao. Mereka sangat membutuhkan ruang IGD, TB, dan rawat inap,” kata Herman.
Ia menjelaskan, sebelum melakukan kunjungan lapangan, Komisi III telah melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan untuk membahas rencana kerja tahun 2027.
Ia mengatakan,Dalam dokumen rencana kerja tersebut, terdapat program pembangunan pagar pengamanan Puskesmas Kokonao yang sebelumnya disebut tertunda.
Namun, berdasarkan hasil peninjauan langsung, Herman menilai kebutuhan pembangunan pagar perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk menunjang pelayanan kesehatan.
Menurutnya, penyediaan ruang pelayanan medis dan fasilitas bagi tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.
“Oleh karena itu, kami berharap hal ini penting untuk dievaluasi. Ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak dalam memaksimalkan pelayanan puskesmas, di antaranya penyediaan ruang TB, rawat inap, IGD, termasuk kebutuhan rumah bagi tenaga kesehatan di tempat tugas,” ujarnya.
Herman berharap, hasil pengawasan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan agar program pembangunan tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di Kokonao.
Selain sektor kesehatan, Komisi III kata Herman, Kebutuhan fasilitas pendukung kegiatan sekolah di SD YPPK Kokonao dan SD Negeri Kokonao juga wajib menjadi perhatian serius pemerintah.
Herman mengatakan, persoalan lapangan sekolah yang kerap tergenang air perlu mendapat perhatian serius karena telah berulang kali disampaikan melalui musrenbang, tetapi belum juga terealisasi.
“Ini aspirasi yang kembali disampaikan karena mereka melihat bahwa fasilitas tersebut merupakan prioritas. Hampir setiap tahun diusulkan melalui musrenbang,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Herman, Komisi III akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar berbagai kebutuhan masyarakat Kokonao dapat dipertimbangkan sebagai prioritas pembangunan tahun 2027.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III juga meninjau banguna (fondasi) lapangan serbaguna yang berada di depan Kantor Distrik Kokonao. Herman berharap pembangunan gedung itu dapat dilanjutkan hingga selesai dan tidak berhenti hanya pada tahap fondasi.
Menurutnya, keberadaan lapangan serbaguna dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Karena itu, OPD teknis yang bertanggung jawab diharapkan memberikan perhatian dan menindaklanjuti pembangunan tersebut sesuai kewenangannya.
“Kami berharap pembangunan ini tidak berhenti hanya pada fondasi, tetapi harus dilanjutkan sehingga tidak mangkrak. OPD teknis terkait wajib memperhatikan dan menindaklanjuti pembangunan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengatakan bahwa sarana dan prasarana pelayanan publik di wilayah pesisir perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurutnya, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perkantoran harus terus ditingkatkan agar masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok Mimika dapat merasakan pemerataan pembangunan.
Ia menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yakni membangun dari kampung ke kota.
“Intinya, harapan kami agar sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan wajib diperhatikan dan ditingkatkan,” tegas Asri.
Ia menambahkan, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mimika harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah penting untuk mewujudkannya adalah menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai sejak dini.
Menurut Asri, dukungan pemerintah melalui pembangunan fasilitas publik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan membuka kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah pesisir.(Anis Batalotak)
