Komisi A DPRD Mimika saat menggelar Pertemuan dengan Kepala BKPSDM Mimika dan Staff, Kamis (5/11) /Foto : husyen opa

TIMIKA, (timikabisnis.com) – Dari Hasil Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika,  Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika berharap agar Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Promosi Jabatan ASN di lingkup Pemkab Mimika harus memprioritaskan putra putri Amungme dan Kamoro (AMOR).

Rombongan Komisi A yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Daud Bunga,SH, Wakil Ketua Komisi , Nathaniel Murip dan anggota diantaranya, Iwan Anwar,SH,MH, Yustina Timang, Reddy Wijaya, Thobias Albert Maturbongs,  dan Miller Kogoya,S.Sos saat tiba di kantor BKPSDM diterima langsung oleh Kepala Badan KPSDM Kabupaten Mimika Hermalina W  Imbiri, SE. M. Si dan staff dan langsung melakukan pertemuan di ruang Rapat, Kamis (5/11).

Ketua Komisi A, Daud Bunga,SH dihadapan Kepala BKPSDM dan staff meminta agar penerimaan CPNS, Rolling Jabatan dan perekrutan Honorer benar benar bisa mengakomodir putra putri Amungme dan Kamoro (Amor), termasuk dalam promosi jabatan perlu ada keberpihakan kepada anak anak Asli Amungme dan Kamoro serta Papua Asli.

“Kehadiran kami di sini hanya bersifat koordinasi dan mencari solusi dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang saat ini lebih mencuat soal adanya keterlambatan pengumuman SK CPNS, SK rolling Jabatan serta perlu memprioritaskan ASN asli Amungme dan Kamoro untuk promosi jabatan di dinas maupun OPD yang ada di lingkup Pemkab Mimika. Mohon ASN atau tenaga honorer asli Amor menjadi perhatian dan harus bisa mengutamakan mereka sebagai anak asli,”tegas Daud Bunga.

Hal lain menurut Daud yang harus menjadi perhatian bagi BKPSDM adalah untuk penempatan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, kedepan harus lebih mengutamakan profesional dalam menempatkan jabatan seorang ASN.

“Saya minta agar penempatan ASN di jabatan jabatan strategis harus sesuai keahlian, suka dan tidak suka harus ini dapat dilaksanakan dan menjadi pedoman dari BKPSDM. Harus ada keberpihakan kepada putra putri Amor dan Papua secara keseluruhan, termasuk tenaga honorer yang sudah bertugas lama harus menjadi prioritas dalam pengangkatan sebagai ASN,”pinta Daud.

Iwan Anwar,SH, MH mengakui kehadiran Komisi A ke BKPSDM untuk mendengarkan kejelasan tentang bagaimaa mekanisme tentang rolling jabatan serta proses administrasi pengangkatan dan promosi jabatan seluruh ASN di kabupaten Mimika.

“Kami ini  datang untuk mendengarkan bagaimana mekanisme tentang rolling serta proses pemberkasan terkait penerbitan SK pengangkatan CPNS menjadi CPNS, kedatangan kita disini untuk mendapatkan gambaran. Tidak ada sesuatu keputuan yang sempurna, dan kami datang kesini bukan mencari kelemahan tetapi sebagai mitra kita bisa saling mengingatkan. Hal ini penting agar kami juga punya dasar dan refernsi ketika ada masyarakat yang bertanya kepada kami,”kata Iwan Anwar.

Iwan Anwar menanyakan apakah ada program khusus untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi ASN yang putra putri Amungme dan Kamoro, sebab keperpihakan kepada anak anak asli wajib dilakukan demi memberdayakan dalam rangka menyiapkan mereka menduduki jabatan jabatan strategis di pingkup pemkab Mimika.

“Kalau memang ada program untuk peningkatan SDM bagi Putra Amungme dan Kamoro, bisa diakomodir di dalam BPKPSDM. Tinggal nanti koordinasi dengan dewan untuk nantinya program tersebut bisa dikawal di DPRD, demi memberdayakan anak anak Amungme dan Kamoro,”pinta Iwan.

Anggota Komisi A lainnya, Thobias Albert Maturbongs mengingatkan agar kedepan pemerintah melaluai BPKPSDM untuk benar benar memprioritaskan anak Asli Amungme dan Kamoro (Amor) baik dalam hal penerimaan CPNS maupun promosi jabatan di OPD OPD.

“Mereka sebagai anak Asli Amungme dan Kamoro harus diprioritaskan dan diutamakan, sebab mereka sebagai anak negeri ini. Saya sangat menyayangkan dalam setiap kunjungan kerja atau mengunjungi OPD OPD, saya tidak pernah melihat ASN dari Anak Anak Kamoro yang duduk dan hadir dalam pertemuan seperti ini. Kasihan mereka, sebagai pemilik tanah ini tetapi banyak yang nganggur dan tidak menduduki jabatan jabatan penting,”keluh Thobias.

Kepala Badan KPSDM Kabupaten Mimika Hermalina W  Imbiri, SE. M. Si menyampaikan terima kasih kepada Komisi A yang telah memberikan masukan, saran dan kritikan serta support dalam mendukung tugas dari BPKPSDM. Terkait hasil penerimaan pengumuman CPNS saat ini sedang dalam mengurus SK pengangkatan dan dalam waktu dekat ini semua sudah bisa rampung.

“Hasil penerimaan CPNS beberapa waktu lalu hasilnya murni dari CPNS itu sendiri, sebab mereka test  secara online dan tidak ada campur tangan dari kami dan tidak bisa kami intervensi. Untuk SK mereka yang sudah diumumkan lolos sedang dalam proses pengurusan dan sejauh ini sudah 297 CPNS yang kami urus SK nya di Jayapura dari 300 formasi penerimaan beberapa waktu lalu. Saat ini sudah 264 SK yang ditanda tangani oleh Bupati Mimika, sehingga secepatnya kami akan serahkan SK,”tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan terkait seleksi IPDN kendalanya adalah perlu ada pengusulan untuk pembinaan atau diklat sebelum mengikuti pendaftaran Online dan selanjutnya mengikuti test.

“Kami minta agar kedepan untuk calon IPDN dapat dibina atau mengikuti test penerimaan, sebab saat ini untuk test IPDN itu secara Online dan mereka ikut test didalam dan saat itu juga hasilnya sudah bisa dilihat diluar kelas. Karena itu, kedepan coba nanti kita usulkan program pembinaan bagi calon calon yang akan mengikuti penerimaan IPDN dari kabupaten Mimika, mohon ini dewan bisa mendukung program tersebut,” Hermalina W  Imbiri.

Roy Yopi Ursia, S. IP, MM Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur, BPKPSDM Pemkab Mimika mengatakan, proses pemberkasan untuk SK CPNS bagi 300 formasi penerimaan beberapa waktu lalu yang dinyatakan lolos sudah kami lakukan dengan membawa berkas ke propinsi Papua untuk mendapatkan SK.

“Untuk formasi 300 CPNS beberapa waktu lalu semuanya sudah kami proses dan sampai hari ini sudah 297 CPNS yang diproses Sknya. Yang sudah kami urus Nomor Induk Pegawai ke Jayapura dan sudah ditanda tangani oleh Bupati sebanyak 264, sementara sisanya kami akan membawa lagi berkasnya ke Jayapura. Ada keterlambatan beberapa NIP karena ada masalah pemberkasan, namun sudah ada petunjuk dari Kementrian Aparatur Negara yang bisa mengakomodir CPNS walaupun tanpa Sertifikasi bisa diakomodir di Papua. Dari 300 CPNS, ada 2 yang meninggal dan 1 tidak melapor hingga saat ini,”jelas Roy Yopi Ursia. (Opa)