MIMIKA,(timikabisnis.com) – Sejumlah pekerja security yang bertugas di area terminal PT Freeport Indonesia (PTFI) mengadu ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika terkait persoalan pengupahan yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pihak perusahaan.
Kedatangan para pekerja tersebut diterima langsung Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, didampingi anggota Komisi III, Yan Piterson Laly, ST dan Federina Matirani, SH. Pertemuan berlangsung di ruang Komisi III DPRK Mimika, Selasa (17/11/2026).
Perwakilan pekerja security, Sandara Rumbiak, usai pertemuan mengatakan, kedatangan mereka bertujuan menyampaikan sejumlah keluhan yang selama ini dihadapi dalam menjalankan tugas di lapangan.
Menurutnya, berbagai upaya koordinasi telah dilakukan dengan dinas terkait maupun pihak perusahaan. Namun, hingga kini belum ada jawaban maupun kepastian penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi.
“Kami karyawan yang bekerja di bagian terminal PT Freeport Indonesia. Jadi, di setiap terminal kami menjadi petugas. Ada beberapa hal yang menjadi keluh kesah kami di lapangan. Sudah kami koordinasikan dengan dinas dan pihak perusahaan, tetapi belum ada jawaban atau kepastian. Karena itu, kami datang menyampaikan persoalan ini kepada Komisi III DPRK Mimika agar dapat ditindaklanjuti sesuai tugas kelembagaan,” ungkap Sandara Rumbiak kepada wartawan usai pertemuan.
Ia menjelaskan, jumlah awal pekerja mencapai 116 orang. Namun, saat ini jumlah pekerja yang masih aktif tersisa lebih dari 80 orang dan seluruhnya merupakan Orang Asli Papua (OAP).
Ia mengatakan,Dalam pelaksanaan tugas, para pekerja tidak hanya menjalankan fungsi sebagai petugas keamanan (security), tetapi juga merangkap sebagai operator,termasuk melakukan pelaporan terhadap setiap karyawan yang keluar masuk di area terminal.
Sandara menyebutkan, persoalan yang kami keluhkan tersebut telah berlangsung kurang lebih dua tahun tanpa mendapatkan tanggapan dan kepastian penyelesaian.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah terkait pengupahan. Para pekerja menilai upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang sebelumnya telah dibuat dengan pihak perusahaan.
“Kami berharap ada tindak lanjut dari Komisi III DPRK Mimika sehingga keluh kesah yang kami hadapi di lapangan bisa diselesaikan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, SE, mengatakan pihaknya telah mendengarkan langsung aspirasi para pekerja, khususnya menyangkut kelayakan upah yang diterima.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRK Mimika akan mengagendakan pertemuan mediasi dengan melibatkan pihak manajemen perusahaan serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.
“Prinsipnya, kami sudah mendengarkan aspirasi mereka, terutama tentang kelayakan upah. Oleh karena itu, kami akan mengagendakan mediasi dan tentunya melibatkan Dinas Tenaga Kerja supaya tenaga kerja yang bekerja di wilayah Kabupaten Mimika tidak menjadi korban kebijakan manajemen perusahaan,” jelas Herman.
Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan para pekerja, sejak awal masuk kerja telah terdapat perjanjian kerja dengan perusahaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para pekerja mengharapkan adanya penyesuaian terhadap hak-hak yang mereka terima.
Karena itu, kata Herman,Komisi III juga perlu mendengarkan penjelasan dari pihak manajemen perusahaan dan Dinas terkait untuk mengetahui secara utuh persoalan yang terjadi, sekaligus mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.
Herman menegaskan, keberadaan para pekerja yang merupakan putra daerah menjadi salah satu perhatian Komisi III. Pihaknya akan berkoordinasi untuk menentukan jadwal pelaksanaan mediasi.
Selain persoalan tersebut, Herman turut menyoroti pentingnya pengawasan pemerintah melalui dinas teknis terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika.
Menurutnya, pengawasan dan intervensi pemerintah harus berjalan maksimal agar keberadaan perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi kegiatan usaha, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi daerah dan masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal.
“Di setiap kesempatan, kami selalu memberikan catatan kepada pemerintah supaya hal ini menjadi perhatian. Sebab, kami berharap keberadaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Mimika harus memberikan dampak langsung bagi daerah, terutama bagi para pencari kerja maupun karyawan yang sedang bekerja,” pungkasnya.(Anis Batalotak)

