MIMIKA,(timikabisnis.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menggelar sosialisasi pendampingan hukum pengelolaan Dana Desa bagi para kepala kampung di wilayah Distrik Wania, Kabupaten Mimika,Papua Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Distrik Wania, Rabu (11/11/2026), tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur kampung terkait tata kelola keuangan desa sekaligus mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Mimika, Reinaldo Sampe, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan upaya memperkenalkan layanan pendampingan hukum yang dapat dimanfaatkan pemerintah kampung dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan.
Ia menjelaskan, kepala kampung yang membutuhkan pendampingan hukum dapat mengajukan permohonan secara resmi kepada Kejari Mimika. Melalui layanan tersebut, pemerintah kampung diharapkan dapat memperoleh arahan hukum sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
“Apabila kepala kampung merasa perlu untuk dilakukan pendampingan hukum dari kami Kejaksaan, mereka bisa menyampaikan permohonan. Tujuannya agar jangan sampai kepala kampung maupun aparat kampung salah dalam mengambil tindakan dalam pengelolaan Dana Desa,” ujarnya.
Reinaldo juga mengungkapkan, hingga saat ini Kejari Mimika belum menerima laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari 133 kampung di Kabupaten Mimika.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pemerintah kampung agar tetap mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan peruntukannya.
Sementara itu, Kepala Distrik Wania, Ria Mandiwa, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, pendampingan hukum dari Kejaksaan sangat penting bagi kepala kampung dan aparaturnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan serta menghindari persoalan hukum dalam pengelolaan keuangan negara.
Ria juga menyoroti persoalan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang selama ini menjadi salah satu kendala pemerintah kampung. Ia menilai keterlambatan pencairan dana dapat berdampak pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk penyelesaian administrasi dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Karena itu, ia berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dapat memperhatikan ketepatan waktu pencairan Dana Desa agar pelaksanaan program di setiap kampung berjalan lebih teratur dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Harapan saya, ke depan kita semua aman dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayah Distrik Wania,” ungkap Ria.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara Kejaksaan, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Liddya Bahy)
