MIMIKA,(timikabisnis.com) – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa pengisian jabatan dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika harus berlandaskan sistem meritokrasi dengan mengedepankan kompetensi, integritas, transparansi, dan profesionalisme.
Penegasan tersebut disampaikan Johannes saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang berlangsung di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (11/11/2026).
Menurut Johannes, penerapan manajemen talenta merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional sekaligus memberikan kesempatan pengembangan karier secara adil, objektif, dan transparan bagi seluruh ASN.
Ia menekankan bahwa penempatan pegawai dalam suatu jabatan harus didasarkan pada kompetensi, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi, bukan karena kedekatan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Saya mengharapkan seluruh ASN meningkatkan kapasitas, kemampuan manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik,” tegas Johannes.
Ia juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan aktif mendukung penerapan manajemen talenta, mulai dari mengidentifikasi pegawai berprestasi, melakukan pembinaan, hingga memberikan kesempatan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
Johannes mengingatkan bahwa penilaian dan pemetaan talenta bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh pimpinan perangkat daerah.
Selain kompetensi individu, budaya kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi juga harus menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja ASN. Karena itu, para pejabat diminta meninggalkan pola kerja individualistis dan membangun koordinasi serta sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Bupati juga menyoroti pentingnya pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan terverifikasi. Rekam jejak jabatan, riwayat pendidikan, kompetensi, kinerja, hingga potensi setiap ASN harus terdokumentasi dengan baik sebagai dasar dalam proses penilaian dan pemetaan talenta.
Lebih lanjut, Johannes menegaskan bahwa manajemen talenta harus menjadi bagian nyata dari transformasi birokrasi di Kabupaten Mimika, bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi atau formalitas administrasi. Implementasinya harus tercermin dalam kebijakan dan praktik pengelolaan kepegawaian.
Ia menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme dan sistem pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kepala daerah menjalankan kewenangannya dalam proses pelantikan sesuai aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Johannes menyampaikan apresiasi kepada tenaga ahli dan profesor yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Mimika dalam merumuskan serta mengimplementasikan sistem merit dalam pengisian jabatan ASN.
Ia berharap penerapan manajemen talenta mampu melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, kompeten, dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Jadi, sekarang untuk menentukan jabatan bukan saya yang menentukan. Saya hanya melantik dan menandatangani. Semua harus berjalan berdasarkan sistem merit, sehingga setiap ASN mendapatkan kesempatan sesuai kompetensi, potensi, dan integritas yang dimiliki,” pungkasnya.(Liddya Bahy)
