Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, Ir Syahrial / PEWARTA FOTO : HUSYEN ABDILLAH OPA
TIMIKA,(timikabisnis.com) – Munculnya gelombang protes dan aksi warga hingga terjadi aksi pemblokiran jalan di beberapa titik di dalam kota Timika terkait penyaluran bantuan Sembako, alasan pemerintah adalah soal validasi data Kepala keluarga dan keterlambatan pasokan beras dari Merauke baru tiba , Rabu (6/5) kemarin.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, Ir Syahrial, mengakui bahwa keterlambatan penyalura Sembako ke warga yang tinggal di perkotaan karena ada beberapa alasan, yaitu pasokan beras untuk Mimika mengalami keterlambatan, validasi data setiap Kepala keluarga (KK) yang masih tumpang tindih serta bahan sembako lainnya selain beras harus dipersiapkan.
“Untuk bantuan sembako bagi warga yang tinggal di kota mengalami keterlambatan karena kita sedang melakukan validasi tentang data warga, Karena di kota ini orang paling banyak yang jumlahnya mencapai 33.164 KK. Kalau diasumsikan setiap KK ada tiga anak, maka jumlahnya mencapai 165.00 orang. Nah ini yang terus kita validasi agar tidak tumpang tindih, sebab data dari kelurahan itu terjadi tumpang tindih. Kami harus validasi karena jangan sampai ada warga yang menerima duoble, sebab bisa saja ada satu nama berada di tiga lokasi,” tegas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir.Syahrial kepada wartawan usai menemui warga Kelurahan Kwamki yang melakukan aksi blokir jalan, Kamis (7/5) siang tadi.
Dijelaskan, bahwa beras yang untuk kabupaten Mimika sedikit terlambat tiba di Timika dari Merauke sehingga juga penyaluran juga kepada masyarakat sdikit mengalami keterlambatan.
“Beras untuk Timika kemarin Rabu (6/5) baru tiba di Dolog, dan baru dibonngkar dan selanjutnya siap kami distribusikan. Tetapi karena jadwal pembagian Jumat besok adalah khusus untuk kampung di distrik Wania dan Kuala Kencana, sementara untuk Kelurahan yang ada di dalam kota Timika jadwalnya Selasa depan,”tutur Syahrial.
Diakui Syahrial, bahwa sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan untuk menahan nahan penyaluran sembako kepada warga dalam kota, hanya saja ada kendala kendala yang harus kita selesaikan sebelum disalurkan.
“Kita memahami betul bahwa persoalan perut ini tidak bisa ditunda, tapi kami juga punya kendala. Kita juga tidak akan menahan bama ini yang ada, karena ada kendala soal Validasi, keterlambatan serta ada komponen kebutuhan lain yang harus kita siapkan dan pos anggarannya terpisah. Ya, InsyaAllah dipastikan kita akan bagi Selasa (12/5) depan,”janji Syahrial.
Selain itu, nantinya sembako yang kita bagikan nanti kalau masih ada warga yang terutama tidak punya data resmi, kami akan juga salurkan bantuan.
“Jadi petunjuk bupati itu, kalau nanti ada warga yang belum terdata akan tetap mendapatkan bantuan. Karena itu, validasi data penduduk baik KTP, KK maupun nomor indik Kependududukan itu sangat penting. Agar jangan ada warga yang terima bantuan double atau dua kali,”katanya.
Tentang mekanisme penyaluran, kenapa distrik pesisir dan pegunungan lebih dulu disalurkan, menurut Syahrial karena perkiraan dan orientasi Tim Gugus Tugas agar warga yang ada di pesisir atau di kampung tidak datang ke kota.
“Kita bagikan warga lebih dulu di pesisir dan di pegunungan dengan maksud, agar warga tidak lagi turun atau datang ke kota agar terhindar dari Covid-19. Sebab pemerintah punya harapan agar warga yang ada di kampung mengisolasikan di kampung sehingga tidak lagi semuanya datang ke kota,”akunya.
Selain bantuan sosial berupa sembako dari pemkab Mimika, ada bantuan juga dari Kementrian Sosial seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Tunai Langsung bagi warga.
“Bantuan ke warga itu ada dari Pemkab Mimika yaitu berupa bantuan sosial yang saat ini sedang kita lakukan, selain itu ada juga bantuan langsung dari Kemensos berupa PKH dan bantuan tunai langsung. Sehingga semua itu butuh validasi sehingga tidak tumpang tindih, idealnya warga yang sudah dapat bantuan Sosial dari Pemkab Mimika , tidak lagi menerima bantuan PKH maupun Bantuan Tuna biar semua warga merata,”jelas Syahrial. (opa)
